Penulis: admin

BEKASI, KOMPAS.com – SMK Karya Pembaharuan Kabupaten Bekasi membatalkan rencana kegiatan perpisahan 179 siswa kelas 12 angkatan 2022/2023 ke Bali pada Juni 2025.

Langkah ini dilakukan setelah SMK tersebut disentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menerima aduan seorang wali murid yang keberatan atas iuran kegiatan ini.

“Kita coba kooperatif dan mengikuti apa yang menjadi aturan. Artinya meniadakan,” kata Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin usai dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).

Tetuko membantah kegiatan ke Bali yang sedianya akan digelar SMK Karya Pembaharuan merupakan study tour.

Katanya, kegiatan itu merupakan perpisahan siswa dan siswi. Perpisahan digelar sebagai setelah para murid tiga tahun menempuh pendidikan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ancam Tindak SMK di Bekasi soal Rencana Study Tour ke Bali

“Ini yang perlu diluruskan bahwa SMK Karya Pembaharuan sepanjang berdirinya sekolah tidak pernah ada study tour, tapi yang perpisahan pasca-ujian nasional dan kelulusan siswa,” ujar Tetuko.

Selain itu, Tetuko juga membantah besaran biaya kegiatan perpisahan  senilai Rp 5-6 juta sebagaimana aduan wali murid ke Dedi Mulyadi.

Ia menjelaskan, sejak penerimaan siswa didik tahun ajaran baru, wali murid sudah menyepakati biaya bulanan iuran perpisahan sebesar Rp 300.000. Jumlah tersebut dibayarkan selama tiga tahun.

Besaran itu terdiri dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Rp 150.000, tabungan akhir ujian kelas sampai ijazah Rp 50.000, dan perpisahan ke Bali Rp 100.000.

Baca juga: Ibu di Bekasi Ngadu ke Dedi Mulyadi, Sekolah Anaknya Gelar Study Tour ke Bali Rp 6 Juta

Nilai tersebut telah disepakati oleh wali murid sejak awal dengan dasar surat penerimaan siswa baru.

Merujuk kesepakatan tersebut, Tetuko bilang, total besaran perpisahan ke Bali bukan Rp 5-6 juta, melainkan Rp 3,6 juta.

“Perpisahan yang disepakati untuk angkatan tahun ini dari mulai 2022/2023 semenjak mereka kelas 10 itu sebulannya Rp 100.000 selama tiga tahun dengan total Rp 3,6 juta,” jelasnya.

Setelah pembatalan kegiatan ini, pihak sekolah akan mengembalikan iuran kegiatan perpisahan ke wali murid.

“Pengembalian setelah kelulusan sekaligus penerimaan ijazah,” imbuh dia.

Tangkapan layar TikTok @dedimulyadiofficial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, blusukan ke wilayah Bekasi dan mendengar langsung keluhan warga terkait mahalnya biaya study tour sekolah.

Teguran Dedy

Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadu ke Dedi Mulyadi terkait kegiatan study tour ke Bali yang diselenggarakan sekolah anaknya yang memakan biaya Rp 5-6 juta.

KOMPAS.com – Pengembang chatbot ChatGPT, OpenAI, kembali mendapat gugatan dari perusahaan media atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Kali ini, gugatan dilayakan oleh Ziff Davis, perusahaan media digital yang membawahi lebih dari 45 media ternama seperti IGN, CNET, PCMag, LifeHacker, hingga Everyday Health.

Dalam dokumen gugatan yang pertama kali dilaporkan The New York Times, Ziff Davis menuduh OpenAI telah “secara sengaja dan terus-menerus” menggunakan konten dari berbagai situs yang mereka kelola, dengan tanpa izin, untuk untuk membuat tanggapan (menjawab perintah/pertanyaan pengguna) di chatbot ChatGPT.

Perusahaan juga menuduh OpenAI telah menghapus informasi hak cipta dari konten yang diambil.

Gugatan ini dilayangkan ke pengadilan federal Delaware, Amerika Serikat, setelah Ziff Davis menemukan ratusan salinan lengkap dari konten miliknya dalam dataset WebText milik OpenAI. Dataset ini sempat dibuka secara publik, kemudian ditemukan oleh Ziff Davis.

Baca juga: Jangan Bilang Tolong dan Terima Kasih ke ChatGPT

Induk outlet media CNET, PCMag, LifeHacker ini pun menuntut pengadilan agar menghentikan OpenAI dari “mengeksploitasi” karya-karyanya serta meminta penghancuran semua dataset dan model AI yang mengandung konten dari media di bawah Ziff Davis.

Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara OpenAI Jason Deutrom mengatakan bahwa model AI mereka dilatih menggunakan data yang tersedia untuk umum dan tetap mengacu pada prinsip fair use atau penggunaan wajar.

“ChatGPT membantu meningkatkan kreativitas manusia, mendorong penemuan ilmiah dan riset medis, serta memberdayakan ratusan juta orang dalam kehidupan sehari-hari. Model kami dilatih dengan data yang tersedia secara publik dan mengedepankan prinsip fair use (penggunaan wajar),” kata Deutrom.

Bukan kasus pertama

Gugatan Ziff Davis ini menambah deretan kasus hukum yang tengah dihadapi OpenAI terkait pelanggaran hak cipta.

Sebelumnya, perusahaan AI yang didukung oleh Microsoft itu telah digugat oleh sejumlah pihak, termasuk The New York Times, Dow Jones, serta para penulis dan seniman visual, atas tuduhan menggunakan ribuan karya berhak cipta tanpa izin untuk melatih sistem AI generatif mereka.

Di sisi lain, beberapa media lain seperti Vox Media (induk The Verge), The Atlantic, The Financial Times, dan The Associated Press telah lebih dulu menandatangani perjanjian lisensi konten dengan OpenAI, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari The Verge, Jumat (25/4/2025).

OpenAI minta pemerintah longgarkan aturan fair use

laverdadnoticias.com CEO OpenAI Sam Altman menerima gugatan hukum atas tuduhan melakukan pelecehan seksual kepada adik perempuannya, Ann Altman saat mereka masih anak-anak

Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu, OpenAI juga dilaporkan meminta pemerintah Amerika Serikat melonggarkan aturan yang melarang penggunaan materi berhak cipta untuk melatih model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Baca juga: Google Terancam Kehilangan Chrome, OpenAI Siap Beli

OpenAI berargumen bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dapat membantu Amerika Serikat tetap unggul dalam persaingan AI global, terutama menghadapi kompetitor dari China.

Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari proposal untuk AI Action Plan pemerintahan Donald Trump.

Dalam proposalnya, OpenAI mendorong kebijakan yang lebih mendukung inovasi, termasuk mengurangi pembatasan hak kekayaan intelektual yang dianggap “terlalu membebani” perusahaan AI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Motor Royal Enfield hitam tipe Classic 500 Limited Edition yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ternyata atas nama orang lain.

Namun, KPK belum bisa membeberkan nama pemilik dari motor tersebut.

“Atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK (Ridwan Kamil),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

“Belum bisa dibuka saat ini (nama pemilik motor),” sambungnya.

Baca juga: KPK Sita 26 Kendaraan Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Royal Enfield Ridwan Kamil

Tessa juga mengatakan, motor tersebut tidak tercatat dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rupbasan Cawang,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menyita motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil itu setelah menggeledah rumahnya di Bandung pada 10 Maret 2025 lalu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan motor Royal Enfield tipe Classic 500 Limited Edition yang disita dari Ridwan Kamil di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), Cawang, Jakarta Timur pada Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Motor Royal Enfield Ridwan Kamil: Diduga Terkait Korupsi Bank BJB, Beda dengan Data LHKPN

Pantauan di lokasi, motor Royal Enfield tersebut berbeda dengan motor Royal Enfield yang sering dipamerkan Ridwan Kamil, yaitu motor Royal Enfield tipe Classic 500 Battle Green.

Motor Royal Enfield ini berwarna hitam dan diselimuti garis berwarna emas dengan tulisan ‘Royal Enfield’ dan terdapat saddle bag di sisi kiri dan kanan motor.

Petugas KPK juga mencoba menyalakan mesin motor tersebut beberapa kali untuk memastikan kondisi motor.

Adapun KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.

Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.

Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Amerika Serikat (AS) merasa menjadi korban dari globalisasi.

Oleh karenanya, AS menerapkan kebijakan tarif impor alias tarif Trump karena merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam perdagangan global.

“Selama ini lebih banyak negara miskin atau negara emerging menganggap bahwa globalisasi tidak selalu menguntungkan secara adil. Namun di dalam fenomena yang sekarang terjadi, justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring dari Washington DC, AS, Jumat (25/4/2025).

“Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan perdagangan internasional perlu untuk dilakukan reformasi,” katanya.

Baca juga: Google, Boeing, hingga Microsoft Dukung Indonesia soal Tarif Trump

Sehingga menurut Sri Mulyani, reformasi perdagangan global akan terus dibahas dalam forum-forum internasional ke depannya.

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa AS punya pesan khusus dalam kondisi perang tarif dunia saat ini.

Pesan itu disampaikan di sejumlah forum seperti pertemuan Bank Dunia maupun IMF Spring Meeting.

Pesan tersebut juga disampaikan dalam rangka negosiasi tarif yang dilakukan berbagai negara dengan AS.

“Mungkin ini ada hubungannya dengan pesan dari Amerika Serikat yang disampaikan di berbagai forum yang saat ini sedang berlangsung. Yaitu bahwa Amerika Serikat memang menginginkan adanya sebuah rebalancing di dalam hubungan Amerika terhadap mitra-mitra dagangnya,” ungkapnya.

“Dan dalam konteks rebalancing ini, ya berbagai langkah baik koreksi di dalam negeri Amerika sendiri maupun koreksi dari negara-negara partner dagangnya diharapkan terjadi sehingga akan memunculkan sebuah hubungan baru yang dianggap adil oleh kedua pihak,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Negosiasi Tarif Trump, Sri Mulyani Sempat Bandingkan Catatan dengan Menkeu Negara Lain

Di sisi lain, saat ini tarif timbal balik sebesar 10 persen masih berlaku selama 90 hari. Penerapan tarif trump 10 persen ini sudah terlihat mempengaruhi sejumlah indikator ekonomi.

“Katakanlah seperti jumlah pengiriman barang antar negara menjadi menurun dan juga dari sisi dampaknya nanti terhadap outlook pertumbuhan ini yang mungkin perlu untuk tentu diantisipasi oleh policy maker. Saya yakin ini juga akan berpengaruh terhadap semua negara di dunia,” jelasnya.

Dalam pembicaraan dengan Menkeu AS, Scott Bessent, disebutkan bahwa proses rebalancing akan memerlukan waktu dua hingga tiga tahun.

AFP/SAUL LOEB Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan penambangan dan produksi batubara AS, di East Room, Gedung Putih, Washington DC, 8 April 2025.

Namun, hal itu juga tergantung dari negara mana yang bernegosiasi dengan AS. Sehingga menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa punya keuntungan dalam bernegosiasi karena sudah bergerak cepat.

“Oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Menko (Airlangga) bahwa Indonesia mendapatkan advantage sebagai early mover. Itu disampaikan oleh Scott Bessent, tadi mengenal karakter dari Presiden Trump, mereka biasanya menghargai the first mover yang akan diberikan advantage,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ilham Yulianto, selaku sopir mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Saeful Bahri mengaku diperintah untuk menyebut uang suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku sebagai uang untuk keperluan umrah.

Hal tersebut diungkapkannya ketika menjadi saksi dalam perkara yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Ilham menceritakan, ia diperintah Saeful Bahri untuk menukar valuta asing (valas) sebesar 40.000 dolar Singapura ke VIP Money Changer di Cikini, Jakarta. Uang tersebut digunakan untuk keperluan dana suap pengurusan pergantian PAW Harun Masiku.

Baca juga: Sidang Hasto Kristiyanto Ungkap Bagi-bagi Uang Harun Masiku di Basemen DPP PDI-P

Saat menukarkan 40.000 dolar Singapura, pihak VIP Money Changer menanyakan alasan penukaran uang tersebut.

Ilham pun menelepon istri Saeful Bahri bernama Dona Berisa, yang memintanya untuk menyebutkan keperluan umrah sebagai alasan penukaran uang.

“Saya telepon Ibu Dona, diarahkan untuk keperluan umrah gitu,” ujar Ilham, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Febri Dianysah: Tak Ada Saksi yang Sebut Suap Harun Masiku dari Hasto, Dakwaan Jaksa Tak Terbukti

Sopir Saeful Bahri itu mengaku tak tahu benar atau tidaknya uang tersebut untuk keperluan umrah.

Ia hanya mengisi formulir sesuai dengan jawaban yang diberikan Dona dan menyerahkan uang tersebut kepada mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina.

Basement DPP PDI-P

Sidang tersebut turut menghadirkan seorang saksi dari pihak swasta bernama Patrick Gerard alias Geri. Ia mengungkapkan adanya kejadian pembagian uang dari Harun Masiku di basemen Kantor DPP PDI-P.

Ia menceritakan, menerima koper berisi uang dari Harun Masiku itu terdiri dari pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 dengan jumlah total Rp 850 juta.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan kemudian menanyakan bagaimana proses pembagian uang tersebut. Namun, Geri mengaku lupa berapa pembagian uang dari Harun Masiku.

Baca juga: KPK Ditantang Buka CCTV untuk Buktikan Ada Saksi Ubah Keterangan soal Hasto Kristiyanto

Jaksa Takdir kemudian membacakan keterangan Geri kepada penyidik yang menjelaskan, bahwa Saeful Bahri memerintahkannya untuk mengambil uang Rp 170 juta dari koper tersebut.

Uang sebesar Rp 170 juta itu lalu dimasukkan ke dalam plastik yang disebut sebagai jatah pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah yang membantu menyusun argumen hukum pengurusan PAW Harun Masiku.

“Rp 2 juta untuk kamu dan sisanya semuanya kasih ke Pak Ilham (sopir Wahyu Setiawan). Sejauh ini yang saya bacakan apakah demikian?” tanya jaksa Takdir yang dibenarkan oleh Geri.

Setelah itu, Geri bertolak ke kediaman Saeful Bahri dan menyerahkannya kepada Ilham.

JAKARTA, KOMPAS.com Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) angkat bicara terkait tuduhan penggelapan dana operasional mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (25/4/2025), kuasa hukum yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan alasan utama mengapa dana belum disalurkan.

“Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana. Itu jauh panggang dari api, sangat jauh,” ujar Timoty.

Timoty mengungkapkan, alasan penundaan pencairan dana operasional ke mitra dapur MBG Kalibata karena terdapat sejumlah hambatan.

Baca juga: Kronologi Kasus Dana Dapur MBG Kalibata: Perubahan Harga Per Porsi hingga Dana Tak Dibayar

Salah satu hambatan utama yang disebut Timoty adalah perbedaan perhitungan tagihan antara pihak yayasan dan pengelola dapur MBG Kalibata. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian jumlah dana yang seharusnya dibayarkan.

Meskipun demikian, Timoty menegaskan, bahwa yayasan MBN tetap berkomitmen untuk membayar tagihan sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Timoty, pihak yayasan MBN tidak menolak membayar, namun hanya ingin agar perhitungannya jelas dan sesuai prosedur

Yayasan MBN bahkan telah mengundang pihak dapur dan kuasa hukumnya untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah atas perbedaan angka yang muncul.

“Di sini kita ada pencarian solusi terkait perbedaan perhitungan, perbedaan pendapat,” ujar Timoty.

Baca juga: Dapur MBG di Kalibata Berhenti Beroperasi Usai Dana Hampir Rp1 Miliar Belum Dibayar

Akui Dana Sudah Diterima dari BGN

Timoty menyampaikan, bahwa Yayasan MBN sudah menerima dana dari BGN untuk keperluan operasional mitra dapur MBG Kalibata.

“Saya tidak bisa kasih lihat karena ini termasuk perlindungan data pribadi. Jadi sudah ada, saldonya keluar, ini saya kasih lihat di sini, ada BNI,” kata Timoty.

Namun, Timoty menegaskan, dana tersebut belum bisa dicairkan lantaran pihak yayasan MBN masih menunggu kelengkapan dokumen berupa bukti invoice dari pihak dapur.

Dilaporkan ke Polisi

Sebelumnya, kasus ini telah masuk ke ranah hukum dengan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

Baca juga: Ada Potongan Rp 2.500 Per Porsi dalam Kasus Dugaan Penggelapan Dana Dapur MBG Kalibata

Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG senilai hampir Rp 900 juta, setelah laporan dibuat oleh pengelola mitra dapur MBG Kalibata, Ira Mesra, terhadap Yayasan MBN.

“Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sedang ditangani oleh penyidik untuk yang makan bergizi gratis,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly menyampaikan, pelaporan terhadap yayasan MBN tersebut dilakukan karena yayasan diduga melakukan penggelapan dana karena tidak kunjung menyalurkan dana operasional ke mitra dapur MBG Kalibata.

Padahal, mitra dapur MBG Kalibata telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, namun belum menerima pembayaran sepeser pun.

Baca juga: Alih-Alih Membayar, Kini Yayasan MBN Justru Tagih Rp400 Juta ke Mitra Dapur MBG Kalibata

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

“Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus,” ujar Atnike.

Baca juga: 28 Tahun Kasus Eksploitasi di Sirkus Taman Safari Tak Kunjung Selesai

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

“Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus,” katanya.

“Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun ’97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997,” sambung Atnike.

Baca juga: Anggota DPR Minta Bentuk Tim Pencari Fakta Penyiksaan Pemain Sirkus OCI

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Baca juga: Jejak Asal-usul Pemain Sirkus OCI Dipertanyakan, Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) telah membeli surat berharga negara (SBN) senilai Rp 80,98 triliun hingga 20 April 2025.

Pembelian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung likuiditas pasar keuangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pembelian dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 54,98 triliun. Sementara di pasar primer, pembelian dilakukan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara, termasuk SBN syariah, senilai Rp 26 triliun.

“Pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: BI-Rate Ditahan di 5,75 Persen

Dengan langkah ini, BI menyuntikkan rupiah ke pasar keuangan dan menyerap pasokan dolar AS untuk memperkuat likuiditas sektor keuangan dan perekonomian.

Perry menambahkan, pembelian SBN juga memperkuat operasi moneter dan mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.

Ia memastikan, langkah ini tetap sejalan dengan arah kebijakan moneter yang sudah ditetapkan.

BI sebelumnya menargetkan pembelian SBN di pasar sekunder senilai minimal Rp 150 triliun untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca juga: Rupiah Melemah ke Rp 16.871 Per Dollar AS Saat BI Tahan Suku Bunga

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun untuk Stabilkan Rupiah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, kini terbengkalai akibat pencurian besi yang terjadi secara berulang.

Adi (41), seorang pedagang soto yang berjualan di sekitar Halte Transjakarta Cakung, bahkan mengatakan ada halte yang baru dibangun, namun sudah dicuri maling.

Halte tersebut berada di tengah Jalan Raya Bekasi dan baru dibangun sekitar satu hingga dua tahun lalu.

“Halte yang di tengah (Tipar Cakung) malah belum beroperasi. Itu dibangun sekitar satu tahun, dua tahun ini tapi sudah dimaling,” ucap Adi saat ditemui pada Rabu (23/4/2025).

Baca juga: [BERITA FOTO] Penampakan Halte Transjakarta yang Rusak dan Tak Terurus

Dia menjelaskan, pencurian besi di halte Transjakarta sudah berlangsung lama.

“Itu (diduga) dimalingin sama orang. Sudah lama itu, tapi posisinya kapan, (saya) lupa,” tambahnya.

Adi juga menyatakan, setelah mengalami kerusakan, halte tersebut tidak mendapatkan perbaikan dari pemerintah.

“Kalau halte belum (diperbaiki), cuma jembatan penyeberangan orang (JPO) pernah diperbaiki, seperti di cat begitu-begitu, ya perawatan lah,” kata Adi.

Siswanto (62), warga Cakung, mengungkapkan penumpang kini harus menunggu bus dari bawah akibat halte yang rusak.

“Paling kalau naik dari bawah (dari bawah halte). Enggak di atas karena bahaya sudah bolong. Sudah lama pokoknya,” ungkap Siswanto saat ditemui.

Baca juga: 13 Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi Rusak Parah, Jadi Sasaran Maling

Siswanto menjelaskan, ketika masih ada petugas yang menjaga halte, kondisi tersebut lebih aman dan banyak digunakan masyarakat.

“Masih ada operatornya juga masih aman, jadi dulu ada yang jaga. Begitu sudah enggak ada semuanya langsung begini habis deh besinya,” katanya.

Keluhan warga mengenai kondisi halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, juga telah viral di media sosial.

“TransJakarta & Dishub masih niat pakai halte di sepanjang jalan Pulogadung-Cakung enggak sih? Halte bus TransJakarta di sana sebagian besar sudah pada rusak, lantainya juga sudah enggak ada pada dicolongin,” tulis akun Twitter @txttransportasi.

Dari pantauan Kompas.com pada Rabu siang, terdapat 13 halte di sepanjang Jalan Raya Bekasi yang mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Kedua RI, Soeharto memiliki peluang yang sama dengan sembilan nama lainnya yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Menurut Mensos, kesepuluh calon tersebut memiliki peluang yang sama mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena syarat normatifnya terpenuhi.

“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas,” kata Mensos usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Antaranews.

“Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujar pria yang karib disapa Gus Ipul ini melanjutkan.

Baca juga: Golkar Dukung Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Mensos menjelaskan bahwa pengusulan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif karena MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” kata Gus Ipul.

Masih Dikaji

Namun, Gus Ipul mengatakan, jajarannya masih melakukan kajian dengan beberapa pihak terkait, termasuk akademisi, sejarawan, hingga tokoh masyarakat untuk mendiskusikan sekaligus memfinalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 yang diberikan oleh provinsi pengusul.

Menurut dia, daftar usulan yang sudah difinalisasi tersebut nantinya akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.

“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” ujar Mensos.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek: Alhamdulillah, Insya Allah Kejadian…

Sebelumnya, Gus Ipul berjanji bahwa pihaknya mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” kata Mensos pada Minggu, 20 April 2025.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” ujarnya lagi.

Pengusulan

Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:

1. Soeharto (Jawa Tengah)
2. K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
3. Sansuri (Jawa Timur)
4. Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
5. Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
6. K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
7. Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
8. Deman Tende (Sulawesi Barat)
9. Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
10. K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Baca juga: Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.