Bulan: Juni 2025

KOMPAS.com – Sebanyak 12 wakil Merah Putih berjuang pada hari pertama Indonesia Open 2025. Dari 12 wakil itu, delapan di antaranya sukses lolos ke babak berikutnya.

Rangkaian laga 32 besar Indonesia Open 2025 digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Wakil pertama Merah Putih yang berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2025 adalah ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Mereka mampu menuntaskan perlawanan wakil Malaysia, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien, dalam dua gim langsung, 11-21, 16-21.

Tiket ke 16 besar juga berada di tangan Putri Kusuma Wardani setelah sang lawan asal India, Malvika Bansod mengalami cedera sehinggat tak bisa melanjutkan laga.

Baca juga: Hasil Indonesia Open 2025: Jonatan Christie Bangkit, Singkirkan Wakil Singapura dalam 3 Set

Pada saat Malvika Bansod memutuskan retired atau mundur, ia sejatinya memenangi set pertama 21-16 dan sedang memimpin 16-15.

“Pada laga ini lawan bermain sangat baik. Beberapa kali lawan mencoba untuk mengajak permainan rally.”

“Dengan postur yang tidak terlalu tinggi dan ulet membuat tidak mudah untuk mematikan lawan dan saya malah jadi banyak membuang poin,” ujar Putri KW soal Malvika Bansod, dilansir dari rilis PBSI.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum kemudian juga memastikan diri menembus babak kedua berkat kemenangan dua gim langsung melawan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan).

Total, ada tiga ganda putri Indonesia yang hari Selasa (3/6/2025) ini berhasil melangkah ke 16 besar atau babak kedua.

Selain Apriyani/Febi, ada pula Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Baca juga: Indonesia Open 2025: Alwi Farhan ke 16 Besar Usai Main Berani, Nekat, dan Kontrol

Sementara itu, wakil Indonesia di nomor tunggal putra, yaitu Jonatan Christie dan Alwi Farhan, juga sukses menundukkan lawan masing-masing di fase 32 besar.

Jonatan Christie yang sempat kalah jauh dengan skor 8-21 di set pertama melawan Jia Heng Jason Teh, bisa bangkit.

Ia menggengam tiket 16 besar usai menang 21-11 dan 21-12 pada gim kedua serta ketiga. 

Di sisi lain, Alwi Farhan menghentikan perlawanan utusan India, Prannoy H.S. melalui straight game alias dua gim langsung.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin enggan berkomentar lebih lanjut mengenai usulan pencopotan dirinya dari kursi menteri, setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa masalah perombakan atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia tidak ingin menanggapi lebih lanjut perihal itu, usai bertemu Presiden Prabowo lebih dari dua jam.

“Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau, ya,” kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Baca juga: Jika Kapolri Diganti, Prabowo Diharapkan Tunjuk Sosok yang Paham Dinamika Polri

Ia pun tidak menjawab apakah dirinya mendapat teguran dari Kepala Negara, imbas pernyataan kontroversialnya di muka publik.

Termasuk, terkait warga berpendapatan Rp 15 juta lebih sehat dibandingkan berpendapatan Rp 5 juta.

Begitu pun terkait laki-laki dengan ukuran celana jeans 33-34 lebih cepat menghadap Allah.

Budi justru mengaku, dirinya mendapatkan senyuman dari Presiden.

“Dapat senyuman,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mementahkan setiap pertanyaan awak media yang bertanya hal tersebut.

Baca juga: Menkes Temui Prabowo di Istana, Bahas Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia

“Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana. Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai 2 gelas. (Kalau teguran) Itu kata wartawan, bukan kata saya,” seloroh Menkes.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.

Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam Kabinet.

Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan.

“Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara ‘Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998’ di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Desakan untuk mengganti Budi datang dari Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Baca juga: Menkes Minta MK Tolak Gugatan PB IDI Terkait UU Kesehatan

Budi yang merupakan Menkes sejak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai sudah kelewatan dalam sejumlah hal berkaitan dengan kesehatan.

Sejumlah kebijakan Menkes Budi yang dianggap sudah kelewatan berkaitan dengan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas karena sudah kelewatan,” ujar Ketua Iluni FKUI Wawan Mulyawan di Gedung FKUI Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menanggapi aturan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar pelajar masuk sekolah jam enam pagi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan sudah ada aturan resmi mengenai hal tersebut.

“Jadi begini ya, ini kan ada ketentuan kementerian tentang berapa lama belajar di sekolah, kemudian juga hari-hari sekolah itu ada ketentuannya di kementerian,” tegas Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Bikin Kebijakan Masuk Sekolah Jam 6 Pagi, Wamen: Sholat Istikharah Dulu

Ketentuan yang dimaksud Mu’ti adalah aturan yang mengatur durasi sekolah, termasuk jumlah jam belajar dalam satu hari, dan jumlah hari sekolah per minggu yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Karakter.

Karena itu, Mu’ti meminta semua pihak, termasuk Dedi Mulyadi, untuk mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan negara.

“Jadi sebaiknya semua pihak memahami apapun kebijakannya. Kami harapkan senantiasa mengacu kepada apa yang sudah menjadi kebijakan di kementerian,” ucapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Terbitkan Aturan Jam Malam Pelajar, Sekolah Masuk Pukul 06.00 dan Belajar Sampai Jumat

Aturan Dedi Mulyadi

Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur sejumlah kebijakan baru bagi pelajar tingkat dasar hingga menengah di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Dalam kebijakan itu, diterapkan jam malam pelajar, penyeragaman hari belajar, serta waktu masuk sekolah mulai pukul 06.00 WIB.

Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat agar mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ini hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Aturan jam malam pelajar mulai diberlakukan pada Juni 2025, dengan pembatasan aktivitas siswa di luar rumah sejak pukul 21.00 hingga 04.00 WIB,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Minggu (1/6/2025).

Baca juga: Komisi X DPR Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang Kebijakan Masuk Sekolah Jam 06.00 Pagi

Selain menerapkan jam malam, Dedi juga mendorong penyamaan hari belajar bagi seluruh pelajar di Jawa Barat.

Dedi juga menegaskan bahwa waktu masuk sekolah sebaiknya dimulai sejak pukul 06.00 WIB.

Ia menyebut kebijakan ini pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

“Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Kasus TPPU tersebut dihentikan karena Abdul Ghani Kasuba meninggal dunia pada 14 Maret 2025.

“Tersangkanya meninggal dunia (Pak AGK), demi hukum harus dihentikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

Baca juga: Abdul Ghani Kasuba Meninggal, KPK Fokus Kejar Aset Hasil Korupsi

Asep mengatakan, saat ini KPK fokus pada pemulihan aset terkait kasus tersebut.

“Saat ini kami fokus pada asset recovery-nya,” ujarnya.

Sebagai informasi, KPK menangkap Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 8 Mei 2024.

Abdul Gani sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2023.

Baca juga: Perjalanan Kasus Korupsi Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Pada kasus suap pengadaan proyek dan perizinan, Abdul Gani Kasuba sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Dalam persidangan tersebut, Abdul Gani divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) mengungkapkan bahwa para tengkulak beras alias middleman bisa meraup keuntungan hingga Rp 42 triliun.

Dana jumbo itu mereka peroleh ketika masuk dalam rantai pasok beras. Di mana, para tengkulak menjadi perantara bagi petani dan konsumen.

Perkaranya, saat mereka berperan dari sentra produksi ke tempat distribusi hingga pengecer, harga beras menjadi lebih mahal.

Artinya, mereka mengambil beras dari petani dengan harga murah, namun menjualnya kepada konsumen dengan harga yang cukup tinggi.

Baca juga: Ekspor 24.000 Ton Beras ke Malaysia karena Beras Impor Bulog Numpuk? Ini Penjelasan Mentan

Amran menuturkan, keuntungan yang didapatkan tengkulak dihitung dari selisih harga rata-rata di tingkat penggilingan dengan eceran. Seperti, Rp 2.000 per kilogram (kg) dikalikan 21 juta ton beras.

“21 juta ton dikali Rp 2.000 (selisih harga), itu Rp 42 triliun yang didapatkan dari middleman,” ujar Amran saat ditemui di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (3/6/2025).

Di balik keuntungan para tengkulak itu, para petani justru mendapat keuntungan kecil, padahal mereka bekerja lebih keras.

Amran mencatat, keuntungan per bulan yang diperoleh petani hanya Rp 1 juta sampai Rp1,5 juta saja.

“Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi, kita setengah mati bantu petani. Tahu enggak uangnya petani? Petani mendapatkan per bulan, satu keluarga itu hanya Rp 1 juta, Rp 1,5 juta per bulan,” paparnya.

“Kerja banting tulang di lapangan selama 3 bulan, 4 bulan bekerja keras, terus dipermainkan,” beber dia.

Baca juga: Pejabat Kementan Palak Mitra Rp 27 Miliar, Mentan: Sudah Kami Pecat!

Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mulai menginvestigasi dugaan mafia beras di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC).

Proses penyelidikan tersebut dimulai pada Selasa (3/6/2025).

Amran menjelaskan, dugaan tindak kejahatan tersebut terkait dengan jumlah beras yang dikeluarkan dari gudang oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang lebih tinggi dari biasanya.

Di mana, per 28 Mei 2025, volume beras yang keluar dari gudang Cipinang mencapai 11.410 ton. Angka ini melonjak dari volume normal hari-hari sebelumnya yang berada di kisaran 2.000 ton hingga 3.000 ton.

“Satgas sudah turun. Alasannya (dari Food Station Tjipinang Jaya) katanya, oh salah hitung. Apa? Koreksi? Macam-macam alasannya, baru statement. Kejar juga yang statement di sana (Food Station Tjipinang Jaya),” ucapnya.

Lantaran masih dalam tahap investigasi, Amran belum dapat merinci lebih jauh soal 11.410 ton beras yang digelontorkan ke luar.

Hanya saja, dia menduga beras tersebut diblending dan dijual lebih mahal dari harga pasar.

Baca juga: Gandeng Satgas Pangan, Mentan Investigasi Dugaan Mafia Beras di Food Station Tjipinang Jaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait rencana pengurangan luas rumah subsidi, baik dari sisi tanah maupun bangunan.

“Sebetulnya itu belum diputuskan,” ujar Fahri di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025), dikutip dari Antara.

Pernyataan ini muncul menanggapi beredarnya draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 yang mengatur batasan baru luas tanah, luas bangunan, harga jual rumah subsidi, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan.

Baca juga: Meski Rumah Subsidi Bakal Lebih Minimalis, Kualitas Sesuai Standar

Dalam draf tersebut, luas tanah rumah tapak direncanakan minimum 25 meter persegi dan maksimum 200 meter persegi.

Sementara itu, luas bangunan paling kecil ditetapkan 18 meter persegi dan paling besar 36 meter persegi.

Angka ini lebih kecil dibandingkan ketentuan sebelumnya, yakni minimal 60 meter persegi untuk tanah dan 21 meter persegi untuk bangunan.

Namun, Fahri menyebut bahwa arah kebijakan pemerintah justru mempertimbangkan peningkatan standar luas rumah subsidi agar lebih layak huni.

“Yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan. Dari ukuran yang sekarang 36—40 meter persegi, paling tidak menjadi 40 meter persegi,” kata dia.

Baca juga: Makin ke Sini, Rumah Subsidi Makin Sempit, Netizen: Mirip Kandang Ayam

Standar Rumah Layak dan SDGs

Menurut Fahri, pemerintah ingin memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Standar SDGs itu kira-kira 7,2 meter persegi per orang. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, maka kita harus pakai standar itu. Tidak boleh dikecilkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa strategi jangka panjang pembangunan perumahan nasional juga akan bergeser ke hunian vertikal seperti rumah susun, apartemen, dan flat.

Hal ini mempertimbangkan harga tanah yang semakin tinggi serta kebutuhan lahan untuk swasembada pangan.

“Maka orientasi kita adalah membangun rumah vertikal. Ukurannya pun harus sesuai standar rumah layak menurut PBB. Itu yang akan kita gunakan ke depan,” tambah Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT KAI Commuter mengoperasikan tiga unit Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru tipe CLI-25, Minggu (1/6/2025).

Salah satu fitur utama yang disorot dari rangkaian KRL buatan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang Co ini adalah adanya emergency intercom yang terpasang di dekat pintu dan langsung terhubung ke petugas di dalam kereta.

Tombol ini dapat digunakan para penumpang jika dalam keadaan darurat.

Baca juga: KRL Impor dari China Mulai Beroperasi, Apa Saja yang Baru?

Cara pakainya cukup mudah, penumpang hanya perlu membuka penutup intercom, lalu tekan tombol merah.

Tunggu sampai lampu indikator ‘SPEAK’ menyala. Jika sudah, penumpang bisa langsung menyampaikan laporan.

Tak hanya itu, setiap gerbong dilengkapi dua kamera CCTV yang terhubung langsung ke kabin masinis.

Hal ini memungkinkan petugas mengawasi kondisi di dalam kereta secara real-time.

Untuk menambah unsur keselamatan, tiap gerbong juga dibekali dengan empat alat pemecah kaca, dua alat pemadam api ringan (APAR), serta satu kotak P3K.

Sementara itu, sebuah pintu yang sekilas tampak seperti toilet ternyata merupakan ruang panel listrik. Di dalamnya tersimpan tangga darurat yang akan digunakan jika evakuasi diperlukan.

Baca juga: Menjelajahi KRL Baru dari China: Lebih Luas, Modern, dan Aman

Rangkaian KRL CLI-25 juga didesain dengan sangat memperhatikan kebutuhan penumpang prioritas, yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Gerbong dibuat lebih luas agar memudahkan akses pengguna kursi roda.

Disediakan pula kursi prioritas yang bisa dilipat dan dilengkapi sabuk pengaman khusus bagi pengguna kursi roda.

Selain itu, teknologi terbaru pada sistem pintu otomatis kini dilengkapi dengan sensor anti-trap agar penumpang tidak terjepit.

Sensor ini dirancang untuk mendeteksi jika ada penumpang yang secara tidak sengaja terjepit di antara pintu.

Begitu sistem mendeteksi adanya hambatan, pintu akan secara otomatis terbuka setengah. Kalau sampai tiga kali sistem mendeteksi hal yang sama, maka pintu akan terbuka penuh.

CIREBON, KOMPAS.com – Polresta Cirebon menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus longsor tambang Galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Kedua tersangka terbukti mengabaikan dua surat larangan resmi dari Dinas ESDM Pemprov Jabar sebelum bencana terjadi dan menewaskan 19 orang.

Baca juga: Demi Keselamatan, Pencarian 6 Korban Longsor Gunung Kuda Dihentikan Lebih Awal

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menerangkan, tersangka pertama adalah AK (59), yang berstatus sebagai pengelola atau pemilik tambang yayasan Al-Azhariyah, tempat di mana musibah longsor terjadi. AK adalah warga setempat yang tinggal di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang.

Sementara tersangka kedua adalah AR (35), yang berstatus sebagai pengawas tambang. AR juga merupakan warga setempat yang tinggal di Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Sumarni menegaskan, kedua orang ini secara sadar telah melanggar larangan resmi dari Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perintah larangan ini bahkan sudah dilayangkan sebanyak dua kali.

“Modusnya, kedua tersangka AK dan AR tetap menjalankan aktivitas pertambangan, meski sudah dua kali dilayangkan surat larangan resmi dari Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon Provinsi Jawa Barat,” kata Sumarni dalam konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Minggu (1/5/2025) siang.

Sumarni menyebut, surat larangan pertama dikeluarkan pada Senin (6/1/2025). Surat larangan kedua pada Rabu (19/3/2025) siang.

Kedua surat ini ditujukan kepada AK dan AR sebagai pemilik Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah.

Mereka juga yang membuat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi yang saat ini terjadi musibah longsor.

Kedua surat larangan ini, tidak diindahkan. Mereka tetap melakukan aktivitas penambangan.

Bahkan AK secara sadar masih memerintahkan AR sebagai kepala teknik tambang untuk terus menjalankan operasional pertambangan.

Selama proses pengerjaan ini, mereka juga tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam aturan undang undang yang berlaku. Mereka tidak mengindahkan pola penambangan hingga tidak melengkapi alat kerja standar yang telah ditetapkan.

Pelanggaran dan kelalaian tersebut akhirnya membuat musibah longsor yang cukup besar terjadi pada hari Jumat (30/5/2025) siang. Selama tiga hari, 19 orang dinyatakan tewas dalam inside ini, 6 lainnya masih dilakukan pencarian.

Sumarni menyebut tim penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini, antara lain: surat dan dokumen larangan, izin tambang yang telah dicabut, tujuh buah alat berat, serta seluruh sarana prasarana milik yayasan Al-Azhariyah yang berkaitan dengan musibah longsor ini.

Baca juga: Longsor Gunung Kuda, Dedi Mulyadi: Saya Minta Perhutani Kembali Jadi Pengelola Hutan, Bukan Tambang

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kedua tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain Pasal 98 ayat (1) dan (3) serta Pasal 99 ayat (1) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 Milyar.

Pasal 35 ayat (3) jo Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Sumarni menegaskan pihaknya akan terus memeriksa sejumlah saksi dan tidak menutup kemungkinan akan terdapat lagi orang orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus ini karena akibat kelalaiannya, sudah menghilangkan nyawa banyak orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

DENPASAR, KOMPAS.com – Heri Istiawan (38), suporter tim nasional (timnas) Indonesia, rela menghabiskan uang Rp 10 juta lebih demi mendapatkan tanda tangan Squad Garuda selama berada di Bali.

Pria asal Banyuwangi, Jawa Timur, mengaku harus merogoh koceknya lebih dalam agar bisa menginap di hotel bintang lima di Sanur, Kota Denpasar, Bali, yang menjadi tempat istirahat para pemain timnas.

Dia pun berhasil mendapatkan semua tanda tangan 28 pemain timnas Indonesia.

Baca juga: Bahagia Dipanggil Timnas, Stefano Lilipaly: Lolos Piala Dunia Itu yang Penting

“Sendiri ke sini motoran, habis ini langsung pulang. (Biaya menginap di hotel) Rp 10 jutaan lebih lah, selama tiga hari (dari 30 Mei – 1 Juni 2025),” kata dia saat ditemui usai ikut melepas kepulangan timnas Indonesia ke Jakarta di Sanur, Kota Denpasar, pada Minggu (1/6/2025).

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta ini mengaku baru pertama kali memburu tanda tangan Squad Garuda karena banyak diisi pemain top level Eropa.

Para pemain timnas Indonesia merespons permintaannya untuk menandatangani baju jersei miliknya dengan ramah.

Bahkan, dia sempat berbincang langsung dengan Jay Idzes, bek timnas Indonesia yang bermain untuk Venesia di Serie A musim 2024/2025.

“Iya, satu-satu pas ketemu lobi, pas ketemu di mana ya sudah minta ajain aja (tanda tangan) semua. Ada empat jersei,” katanya.

Rencananya, dua dari empat jersei yang sudah ditandatangani pemain timnas akan dilelangnya.

Baca juga: Lilipaly Dipanggil Lagi ke Timnas, Kluivert: Bisa Beri Pengaruh ke Pemain Muda

Sedangkan, dua jersei lainnya untuk dipajang di rumahnya.

“Ada kok yang sudah nge-booking (lelang jersei). Open bid pertama sih Rp 300 ribu, tapi nanti pasti naik,” kata dia.

Sebelumnya, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26-31 Mei 2025 sebagai persiapan menatap laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menjamu China pada Kamis (5/6/2025) dan bertandang melawan Jepang pada Selasa (10/6/2025) mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

SIDOARJO, KOMPAS.com – Mobil mewah Porsche Cayman GT4 RS nopol L 1322 DBI menabrak Toyota Rush W 1853 ON hingga terbalik di Tol Sidoarjo–Porong pada Minggu (1/6/2025) pukul 9.45 WIB, menyebabkan satu keluarga luka-luka.

Kecelakaan diduga akibat pengemudi Porsche kehilangan kendali saat melintas dengan kecepatan tinggi di titik jalan yang tidak rata atau beda ketinggian.

Baca juga: Penyebab Porsche Hantam Rush di Tol Sidoarjo, Sopir Hilang Kendali karena Kecepatan Tinggi

Awalnya, mobil mewah berwarna biru tua tersebut melintas di Tol Sidoarjo-Porong melewati KM 759.600 dari arah Surabaya menuju ke Selatan dengan kecepatan tinggi.

“Dia tidak gabung rombongan, nggak ada konvoi, dia berangkat sendiri-sendiri,” kata Panit PJR Jatim II Ipda Arif Iskandar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/6/2025).

Berdasarkan analisa petugas kepolisian, Porsche melintasi titik KM yang memiliki ketinggian permukaan jalan berbeda dalam kondisi ngebut.

“Jadi, tepatnya di KM 759.600 itu kan ada beda ketinggian, dia dalam kecepatan tinggi,” ujarnya.

Akibatnya, pengemudi Porsche menjadi hilang kendali dan menabrak bagian belakang Toyota Rush yang melintas di depannya.

“Setelah dia melewati beda ketinggian, dia langsung oleng, tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhirnya nabrak Rush dari belakang sebelah kiri,” jelasnya.

Rush yang melaju di jalur kanan membanting setir ke kanan lalu hampir menabrak pembatas jalan. Kemudian pengemudi Rush memilih banting setir ke kiri hingga keluar jalan dan terbalik ke parit.

“Akhirnya Rush membanting setir ke kanan, hampir nabrak pembatas jalan, akhirnya membanting ke kiri, langsung terbalik,” imbuhnya.

Baca juga: Rombongan Melaju di Tol Porong-Sidoarjo, 1 Mobil Porsche Hilang Kendali dan Menabrak Rush Berisi 1 Keluarga

Diketahui, mobil Porsche tersebut dikemudikan oleh Hazelle Joewono You (21), warga Jalan Raya Darmo Permai, Dukuh Pakis, Surabaya. Dia mengalami luka ringan.

Sementara Toyota Rush dikemudikan oleh Tito Suprianto (43), warga Sidokare Indah, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang membawa lima penumpang, mereka satu keluarga.

Satu keluarga penumpang Rush mengalami luka-luka dan dua di antaranya mendapat luka benturan. Mereka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Delta Sidoarjo.

Kondisi mobil Porsche bagian kap terbuka dan bodi area lampu menjadi ringsek. Kaca sisi kanan mobil juga terlihat terlepas. Sementara Rush juga mengalami ringsek parah.

“Pengemudi Porsche saat ini masih di BAP (periksa) di Polresta Sidoarjo,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.