Bulan: Juli 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyampaikan permintaan maaf kepada publik dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Momen permintaan maaf ini disampaikan oleh Kepala Biro Manajemen Anggaran Polri Brigadir Jenderal Polisi Sambodo Purnomo Yogi saat bernyanyi lagu “Kemesraan” bersama musisi Iwan Fals.

Sembari bersenandung lagu ciptaan Franky dan Jane Sahilatua itu, Sambodo mulanya menyampaikan terima kasih kepada warga yang hadir dalam perayaan HUT ke-79 Bhayangkara.

Setelah itu, Sambodo mewakili Polri menyampaikan permintaan maaf. Dia mengaku akan selalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. 

Baca juga: Kenapa Prabowo Minta Irjen Dadang Hartanto Menghadap Usai Pimpin Upacara HUT Bhayangkara?

“Terima kasih sudah tertib dari pagi sampai sekarang. Maafkan kami bila belum sempurna, tapi kami selalu berusaha,” kata Sambodo di panggung.

Usai tembang selesai, Sambodo meminta warga agar berhati-hati di jalan dalam perjalanan pulang.

“Terima kasih, kalian luar biasa. Hati-hati di jalan, pulang dengan tertib,” ucap dia.

Namun, penonton tampaknya belum puas dengan penampilan Iwan Fals. Musisi jebolan Musica Studio itu lantas menyanyikan lagu tambahan “Hio”, sebagai penampilan pamungkasnya.

Untuk diketahui, HUT ke-79 Bhayangkara diperingati pada hari ini, Selasa (1/7/2025). Perayaan tahun ini dipusatkan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Momen ini menjadi bagian penting dari sejarah panjang institusi kepolisian di Indonesia.

Meskipun sering dianggap sebagai hari lahir Polri, tanggal 1 Juli sesungguhnya merujuk pada turunnya Penetapan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.

Peraturan ini menyatukan kepolisian daerah yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan nasional.

Baca juga: Alasan Prabowo Minta Irjen Dadang Hartanto Menghadap Usai Upacara HUT Bhayangkara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) buka suara terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp 1,9 juta terhadap komunitas bermain di kawasan GBK, Jakarta Pusat.

Insiden tersebut mulanya diungkap oleh akun X @Dinogalak pada Sabtu (28/6/2025). Dalam keterangannya, pemilik akun X @Dinogalak menyebut bahwa kegiatan komunitas bermain dikenakan pungutan biaya oleh pengelola GBK.

“Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional, tapi dipalakin sampai Rp 1,9 juta per kegiatan? Kita juga enggak pakai lapangan khusus,” tulis akun tersebut.

Baca juga: Sanksi Menanti Petugas Dishub yang Lakukan Pungli ke Sopir Bajaj di Salemba

Tak hanya itu, akun yang sama juga menuliskan bahwa sebelumnya komunitas mereka pernah diminta membayar Rp 6 juta untuk kegiatan serupa, termasuk untuk kebutuhan keamanan dan petugas.

“Untuk bukti sebelumnya kita diminta Rp 6 juta per kegiatan. Bayangkan saja acara gratis tapi harus bayar Rp 6 juta dan sebulan sampai Rp24 juta,” tulis akun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, PPKGBK menegaskan bahwa kawasan GBK merupakan ruang publik yang inklusif dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Namun, mereka juga menyebut bahwa pengenaan tarif berlaku bagi kegiatan yang bersifat komersial atau membutuhkan pengaturan khusus.

“PPKGBK mendukung dan mengapresiasi setiap aktivitas positif yang dilakukan komunitas secara independen. Di samping itu, pengenaan tarif diberlakukan bagi kegiatan yang bersifat komersil,” tulis pihak GBK dalam rilis resmi melalui laman gbk.id pada Senin (30/6/2025).

Sementara itu, Direktur Umum GBK Hadi Sulistia memastikan, polemik tersebut kini telah diselesaikan secara langsung dengan perwakilan komunitas.

“Permasalahan ini sudah clear, dan sudah diklarifikasi ke koordinator komunitas,” ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/7/2025).

Menurut Hadi, permintaan uang itu baru sebatas informasi, sehingga belum ada yang dibayarkan.

Baca juga: Video Pungli Petugas Dishub Jakarta Viral, Pengamat: Sudah Terjadi Sejak Lama

“Confirmed tidak bayar,” ujar dia.

Hadi memastikan, ke depan kegiatan serupa diperbolehkan dan tidak berbayar karena bukan kegiatan komersial.

“Kita justru berterima kasih kepada mereka yang menjadikan GBK sebagai pusat komunitas berkegiatan sehat sekaligus salah satu upaya pelestarian budaya,” tutur dia.

Hingga berita ini diterbitkan, Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak komunitas bermain untuk mendapatkan tanggapan.

Baca juga: Petugas Dishub DKI Diduga Pungli ke Sopir Bajaj, Pengamat: Ada 2 Kesalahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

BANGKOK, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa (1/7/2025) usai skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen terkait sengketa perbatasan.

Keputusan tersebut diambil mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh 36 senator yang meminta agar Paetongtarn dipecat.

Ke-36 senator tersebut menuding Paetongtarn yang baru menjabat sekitar 10 bulan tidak jujur serta melanggar standar etika yang melanggar konstitusi, sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: PM Thailand Diberhentikan Sementara, Imbas Skandal Telepon

Mahkamah Konstitusi Thailand memilih untuk menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai PM Thailand hingga mencapai putusan dalam kasus etika. 

Penangguhan Paetongtarn atas jabatannya tersebut membuat Thailand kembali ke ketidakpastian baru setelah diguncang oleh pergolakan politik dan perombakan kepemimpinan selama beberapa tahun, sebagaimana dilansir CNN.

Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan Paetongtarn untuk berhenti melaksanakan tugasnya hingga pengadilan membuat keputusan. 

Dalam sebuah pernyataan, pengadilan mengatakan bahwa Paetongtarn memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi tuduhan yang dibuat oleh para pemohon, setelah itu proses hukum akan dilanjutkan.

Baca juga: Bocor ke Publik, Bagaimana Skandal Telepon PM Thailand Picu Desakan Mundur?

Pemimpin pengganti

Setelah Paetongtarn ditangguhkan, kini Suriya Juangroongruangkit menjadi pemimpin sementara “Negeri Gajah Putih”.

Suriya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi Thailand.

Suriya adalah seorang veteran politik Thailand. Dia memasuki dunia politik pada 1990-an dan menjabat di berbagai posisi kabinet untuk banyak partai sejak saat itu.

Parlemen Thailand akan bersidang kembali pada Kamis (3/6/2025).

Partai Bhumjaithai, mantan anggota koalisi penguasa, sebelumnya mengancam akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap Paetongtarn dan kabinetnya pada hari Kamis.

Namun, langkah tersebut tidak dapat dilakukan karena Paetongtarn sekarang sedang diskors. 

Agar mosi tersebut berhasil, Bhumjaithai akan membutuhkan dukungan dari Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar yang belum memutuskan posisinya.

Baca juga: Baru 10 Bulan Menjabat, PM Thailand Didesak Mundur Usai Skandal Telepon

Nasib Paetongtarn

Meski diskors dari jabatannya, Paetongtarn tetap masuk dalam kabinet dengan mengemban tugas sebagai Menteri Kebudayaan.

BANYUWANGI, KOMPAS.com – Sebanyak 120 wali murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Giri di Banyuwangi, Jawa Timur merasa kena prank dengan sistem penerimaan murid baru (SPMB) di sekolah tersebut, Selasa (1/7/2025).

Hal tersebut karena wali murid yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan bahwa anak mereka diterima di sekolah tersebut pada Selasa pagi.

Justru menelan kekecewaan karena ditolak saat melakukan daftar ulang pada Selasa siang.

Baca juga: Tangis Wali Murid Hadapi Kekacauan SPMB Tingkat SMA di Banyuwangi

Kepada wali murid, pihak sekolah beralasan bahwa terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan 123 nama dinyatakan diterima lewat jalur pagu atau kuota.

Padahal kuota yang tersedia di sekolah tersebut hanya untuk tiga siswa.

“Kami merasa kena prank. Anak saya dinyatakan diterima tadi jam 07.30 WIB, tapi pukul 11.00 WIB kami dapat informasi bahwa pemberitahuan itu hilang,” kata salah satu wali murid, Ervina Arman Evayanti.

Baca juga: Curhat Andini, Siswi yang Sedang Berburu SMP Negeri di Surabaya: Kalau Gak Dapat Negeri, Disuruh Kerja

Padahal, Ervina yang merasa senang bukan kepalang hingga menangis terharu.

Karena anaknya diterima itu berupaya segera melengkapi berbagai berkas yang diperlukan untuk keperluan daftar ulang.

Termasuk di antaranya tes kesehatan yang menyatakan sang anak bebas narkoba.

Setelah menyelesaikan semuanya, dia pun pergi ke sekolah tersebut sembari membawa bukti pernyataan bahwa anaknya diterima.

“Saya sudah bawa karena memang di sistem disuruh cetak untuk diserahkan ke sekolah. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan tidak diterima,” terang Ervina.

Baca juga: Sejumlah Sekolah Kekurangan Siswa, Pemkot Semarang akan Buka SPMB Gelombang Dua 8 Juli 2025

Ervina mengaku shock menerima kabar tersebut, begitu pun anaknya yang semula gembira selama perjalanan itu langsung murung karena kecewa.

Kini, ia pun kebingungan sebab PIN yang digunakan untuk mendaftar telah otomatis terkunci saat sang anak dinyatakan diterima di SMAN 1 Giri.

“Kami minta solusi sekolah karena PIN tidak bisa dipakai lagi untuk mendaftar, hari ini pun hari terakhir mendaftar di SMA Negeri, besok terakhir mendaftar di SMK Negeri, bagaimana nasib anak saya, sekolah di mana,” ucapnya.

Baca juga: SPMB 2025, Pemprov Kalteng Gratiskan Seragam Sekolah ke Siswa Baru

Dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMAN 1 Giri, I Ketut Renen mengakui adanya kesalahan teknis pada sistem SPMB.

Karena insiden itu, pihaknya kemudian segera berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Namun ketika ditanya siapa yang bertanggungjawab atas kekacauan yang ditimbulkan, Ketut tak dapat mengurai banyak.

“Saya tidak punya kapasitas menjawab itu,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

KOMPAS.com – Seorang penumpang dipaksa keluar dari pesawat Thai Lion Air usai meminta pindah kursi darurat pada Rabu (25/6/2025).

Pria itu mengaku menginginkan kursi darurat lantaran kursinya yang berada di dekat jendela terlalu sempit untuk ukuran tubuhnya yang gemuk.

Namun, kru penerbangan menolak permintaan tersebut karena kursi darurat memiliki ketentuan keselamatan tertentu.

Hal ini memicu kemarahan penumpang yang langsung melampiaskannya ke pramugari pesawat Thai Lion Air.

Situasi semakin memburuk hingga kru pesawat harus memanggil setidaknya lima orang untuk memaksa penumpang itu keluar.

Dalam video yang viral di media sosial X, penumpang tersebut tampak ditarik dan dipaksa keluar oleh pihak berwenang. Lengan pria itu dirapatkan dan diseret menyusuri lorong pesawat hingga keluar pintu.

Dikutip dari Channel News Asia, kursi darurat termasuk kursi yang lebih mahal karena biasanya menyediakan lebih banyak ruang untuk kaki dibandingkan kursi ekonomi lainnya.

Baca juga: Jadi Korban Sindikat Pencurian Dalam Pesawat, Wisatawan Asal Filipina Bagikan Kisahnya

Keberangkatan pesawat tertunda satu jam

Tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh penumpang membuat pesawat Boeing 737 yang berangkat dari Bangkok, Thailand itu ditunda satu jam.

Salah satu penumpang di pesawat itu mengatakan bahwa pria tersebut sangat egois.

“Awalnya, saya pikir kami tidak bisa lepas landas karena pria itu jatuh sakit,” kata penumpang lain, dikutip dari People.

“Ternyata dia hanya merasa kursi ekonomi terlalu penuh dan bersikeras pindah ke pintu darurat. Pramugari harus memanggil polisi karena dia menolak bekerja sama,” imbuhnya.

Situasi menjadi lebih kondusif setelah pihak berwenang mengeluarkan penumpang tersebut dari pesawat Boeing 737.

Setidaknya dua petugas polisi mencengkeram lengannya dan menyeretnya di lorong untuk keluar.

Thai Lion Air tidak segera menanggapi insiden yang kemudian viral di X ini.

Ini bukan kali pertama seorang penumpang mengamuk di pesawat. Administrasi Penerbangan Federal AS mencatat pada Agustus 2024 bahwa maskapai penerbangan telah melaporkan lebih dari 1.240 kasus penumpang yang tidak tertib pada tahun itu.

Kasus lainnya pada Juni 2025, seorang wanita warga New York berusia 32 tahun ditahan dan dikeluarkan dari pesawat Southwest dari LaGuardia ke Kansas City.

Rekaman menunjukkan bahwa penumpang tersebut menarik rambut dan meludahi penumpang lainnya.

Setelah ledakan amarahnya, penumpang tersebut dikeluarkan dari pesawat dan kemudian didakwa dengan penyerangan berat, menurut pernyataan dari Kepolisian Otoritas Pelabuhan setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.