Penulis: admin

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pihak-pihak yang meributkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang-orang yang kampungan.

Luhut menyatakan, semua pihak semestinya kompak karena Indonesia tengah menghadapi keadaan dunia yang tidak mudah.

“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut pun mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Baca juga: Respons Jokowi soal Gibran Langgar Konstitusi dan Pemakzulan

“Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” ujar Luhut.

Purnawirawan TNI ini pun menilai tidak ada kaitan antara isu pemakzulan Gibran dengan dibatalkannya mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” kata dia.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sempat melakukan mutasi TNI terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno.

Baca juga: Jokowi: Prabowo dan Gibran Sah secara Konstitusional

Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dari Panglima Kogabwilhan I.

Adapun Try Sutrisno sendiri menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan segera menerapkan tarif 100 persen untuk film-film produksi asing.

Kebijakan ini diberlakukan menyusul pendapat Trump tentang industri perfilman AS sedang goyah.

Baca juga: Menlu Anggota BRICS Kumpul di Brasil Bahas Strategi Hadapi Tarif Trump

Menurutnya selain untuk menyelamatkan Hollywood, tarif ini juga bisa mengurangi ancaman bagi keamanan nasional.

“Ini (film asing) adalah upaya yang dibuat oleh negara-negara lain dan, oleh karena itu, merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Selain itu, ini adalah pesan dan propaganda,” kata Trump di Truth Social seperti yang dikutip dari Reuters, Minggu (4/5/2025). 

Sebagai bentuk perlawanan terhadap “propaganda” tersebut, Presiden AS memberikan wewenang kepada badan pemerintah terkait untuk menerapkan kenaikan tarif film asing.

Untuk itu, Departemen Perdagangan akan mengenakan 100 persen tarif untuk film-film produksi luar negeri yang kemudian diimpor oleh AS. 

“KAMI INGIN FILM-FILM YANG DIBUAT DI AMERIKA, LAGI!” seru Trump. 

Ucapan itu mendapat respons dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick bahwa Kementerian tengah memulai proses tarif tersebut. 

Bagaimana mekanisme tarif film asing di AS?

Dengan wacana memberikan tarif pada film produksi luar AS, muncul pertanyaan bagaimana kebijakan itu diterapkan.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah tarif 100 persen itu berlaku untuk film bioskop atau yang tayang melalui aplikasi streaming.

Selain itu, tarif yang dihitung apakah berdasarkan biaya produksi atau pendapatan box office juge belum ditentukan. 

Pada Minggu malam, para eksekutif Hollywood mencoba melakukan perhitungan. Namun, mereka yang diwakili Motion Picture Association, belum bisa memberikan komentar pada pers. 

Baca juga: Imbas Tarif Trump, China Pilih Batalkan Pesanan Boeing, Indonesia Justru Percepat Pembelian Jet Tempur F-15 EX

Trump sempat dorong Hollywood kembali berjaya 

Setelah dilantik pada bulan Januari lalu, Trump meminta agar industri perfilman AS kembali menggeliat.

Ia bahkan menunjuk para veteran Hollywood seperti Jon Voight, Sylvester Stallone, dan Mel Gibson dengan harapan agar industri kembali “lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya”. 

Untuk diketahui, produksi film dan TV sudah tidak lagi berpusat di Hollywood selama bertahun-tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mempersilakan pihak manapun untuk menggugat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, penggugat mempersoalkan rangkap jabatan antara ketua umum partai politik yang menduduki kursi menteri yang diizinkan dalam UU Kementerian Negara.

“Ya silakan saja, silakan saja,” kata Muhaimin di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).

Baca juga: UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut

Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengaku akan menunggu putusan mahkamah terkait hal itu.

Diketahui, Muhaimin menjadi salah satu ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Ia mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masayarakat.

Ada lagi nama Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan.

Baca juga: Menyoal Rangkap Jabatan Menteri dan Pengurus Partai

Serta, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Zulkifli Hasan.

“Kita tunggu,” singkat Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, empat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu yang secara khusus menggugat Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut mereka, ketua umum yang merangkap jabatan sebagai menteri tidak hanya menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.

Baca juga: Revisi UU Parpol dan Pemilu Urgent, Jabatan Ketum Parpol Disorot

“Hal tersebut melanggar salah satu peran parpol sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang MK, Senin (28/4/2025).

Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

 

KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer telah dimulai kemarin, (2/5/2025).

Program ini mulai diberlakukan secara bertahap mulai dari daerah yang rawan dan rencananya akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota. 

Para siswa yang mengikuti program ini yaitu mereka yang terlibat dalam pelanggaran seperti mabuk, kecanduan game, tawuran, bolos sekolah, hingga membuat keributan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Psikolog: Pahami Dulu Penyebab Kenakalan

Pembinaan militer ini dirancang berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun, untuk membentuk kedisiplinan dan karakter melalui pendekatan militer.

Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga, Farraas Afiefah Muhdiar mengatakan, meski perlu memahami lebih dulu penyebab kenakalan, program pembinaan di barak militer ini juga bisa memberikan berbagai manfaat bagi siswa. Berikut penjelasannya. 

Manfaat Kebijakan Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer 

1. Siswa punya rutinitas yang jelas

Program ini membantu membentuk kebiasaan yang stabil dan terarah, sehingga siswa terbiasa menjalani kegiatan yang konstruktif setiap hari.

Selain itu, aktivitas para siswa terus terpantau dan mereka akan berlatih melakukan kegiatan yang mengutamakan kedisiplinan. 

“Anak-anak jadi punya rutinitas yang jelas setiap harinya. Jadi aktivitasnya sudah teratur sesuai dengan kebutuhan anak,” jelas Farraas kepada Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

2. Belajar disiplin

Dengan sistem yang ketat dan diawasi, siswa belajar untuk mematuhi peraturan serta memahami pentingnya struktur dan tanggung jawab.

Menurut Farraas, efek jangka pendeknya bisa membuat para siswa disiplin dan mematuhi aturan.

Namun, efek ini dianggap tidak bertahan lama jika anak kembali ke rumah tanpa ada pengawasan dan dukungan dari keluarga yang penuh.

Baca juga: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Apakah Efektif Mengatasi Perilaku Bermasalah?

“Dengan rutinitas yang jelas dan dipantau terus, tentu para siswa lama-lama harus menjadi disiplin dan paham aturan yang ada,” ujar dia.

3. Waktu anak dimanfaatkan secara maksimal

Dengan jadwal yang penuh dan kegiatan yang terarah, siswa lebih fokus pada pembelajaran dan kegiatan positif.

Maka dari itu, peluang para siswa untuk melakukan pelanggaran menjadi lebih kecil. 

“Aktivitas anak pasti akan padat dan mereka juga tetap belajar layaknya di sekolah, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan sesuatu yang melanggar,” tambahnya.

 Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Psikolog: Disiplin karena Takut Tak Efektif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

MOSKWA, KOMPAS.com – Pemerintah Rusia resmi memulai pembangunan jembatan jalan raya pertama yang menghubungkan wilayahnya dengan Korea Utara, melintasi Sungai Tumen yang membatasi kedua negara.

Langkah ini dipandang sebagai simbol eratnya hubungan bilateral kedua negara yang sama-sama terisolasi dari Barat.

Peletakan batu pertama dilakukan pada Rabu (30/4/2025) melalui konferensi video yang dihadiri Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, serta Perdana Menteri Korea Utara, Pak Thae Song.

Baca juga: Perancis Tuduh Intelijen Militer Rusia Lakukan Serangan Siber di Paris

“Ini adalah tonggak penting bagi hubungan Rusia-Korea,” kata Mishustin seperti dikutip kantor berita Rusia, Tass.

“Kami menciptakan dasar yang dapat diandalkan untuk kerja sama yang lebih erat antara kedua negara kita, jalan untuk dialog yang terbuka dan bermanfaat,” tambahnya, sebagaimana diberitakan The Independent pada Jumat (2/5/2025).

Spesifikasi dan nilai investasi

Jembatan sepanjang 1 kilometer itu dirancang untuk dilalui kendaraan bermotor dua arah, dengan lebar tujuh meter.

Jika ditambahkan dengan jalan pendekat dari masing-masing sisi, total panjangnya mencapai 4,7 kilometer, 424 meter di wilayah Rusia dan 581 meter di wilayah Korea Utara.

Proyek ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari 111 juta dollar AS (sekitar Rp 1,8 triliun), berdasarkan keputusan pemerintah Rusia pada Februari lalu. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Menurut laporan Tass, jembatan ini dirancang untuk mengakomodasi hingga 300 kendaraan dan hampir 3.000 orang per hari.

Infrastruktur ini diharapkan mendukung perjalanan lintas batas, mendorong pariwisata, serta mempercepat pertukaran barang antara kedua negara.

Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Korea Utara Akui Pengerahan Pasukan ke Rusia

Dimensi strategis dan militer

Pembangunan jembatan ini muncul setelah Korea Utara dan Rusia menyepakati pembangunan jalur darat lintas batas pada Juni 2024, melengkapi satu-satunya jembatan rel kereta api yang sebelumnya menjadi penghubung utama kedua negara.

Namun, sejumlah pengamat memandang proyek ini bukan semata-mata infrastruktur ekonomi.

Dalam laporan terbarunya, Institut Studi Perang menyebut, “Rusia dan Korea Utara kemungkinan akan menggunakan jembatan tersebut untuk transportasi material karena kedua negara memperkuat kerja sama mereka.”

Hal ini selaras dengan meningkatnya dukungan militer Korea Utara terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pyongyang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin dan bahkan mengirimkan ribuan pasukan ke medan perang.

Menurut Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, sekitar 15.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia. Dari jumlah itu, 4.700 orang dilaporkan tewas atau terluka.

Pekan lalu, untuk pertama kalinya Korea Utara mengonfirmasi pengerahan pasukannya ke Rusia dalam upaya merebut kembali wilayah Kursk dari tangan Ukraina.

Putin pun menyampaikan ucapan terima kasih dan menyebut keterlibatan itu sebagai pengorbanan yang tak akan dilupakan.

Baca juga: Presiden Rusia Bertemu Pejabat Korea Utara, Ini yang Dikatakan Putin

Sebagai imbal balik, Korea Utara diduga menerima berbagai perlengkapan militer dari Moskwa, termasuk rudal pertahanan udara, pesawat nirawak, teknologi peluncuran satelit mata-mata, serta perangkat perang elektronik.

Pak Thae Song menyebut proyek jembatan ini sebagai “monumen bersejarah” bagi hubungan kedua negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi (UKK) Media BPS Eko Rahmadian menuturkan, perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

“Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, tetapi penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Baca juga: Garis Kemiskinan: Antara Realitas Statistik dan Persepsi Publik

Ia menjelaskan, Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem yaitu 2,15 dollar AS per kapita per hari, 3,65 dollar AS per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan 6,85 dollar AS per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam Dollar AS PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. Dollar AS 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03.

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen, diperoleh dari estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar 6,85 dollar AS PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik.

Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.

Walaupun Indonesia saat ini berada pada klasifikasi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country/UMIC) dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4.870 dollar AS pada 2023, tetapi perlu diperhatikan bawah posisi Indonesia baru naik kelas ke kategori UMIC dan hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC, yang range nilainya cukup lebar, yaitu antara 4.516-14.005 dollar AS.

Dengan demikan, bila standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, akan menghasilkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.

Eko menuturkan, BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Sedangkan, komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tahun 2024, Susenas dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan 76.310 rumah tangga.

Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan menyusul bertambahnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, insiden keracunan di dua wilayah tersebut menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan program MBG.

“Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

Baca juga: BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

Dadan menyampaikan, setidaknya ada lima langkah pengetatan prosedur distribusi MBG yang akan segera dilakukan oleh BGN. Berikut lima langkah tersebut:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Baca juga: Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Peristiwa keracunan MBG juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: 24 Pelajar Tasikmalaya Diduga Keracunan MBG, 8 Masih Dirawat

BGN memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Tim investigasi gabungan juga diturunkan dan saat ini BGN menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan.

Uji laboratorium penyebab keracunan MNG di sekolah tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepadal Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi lainnya batal dimutasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.

Adanya SK tersebut, Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya kembali mengisi jabatan yang semua. Dalam konferensi pers daring, Kristomei menyinggung soal adanya rangkaian atau gerbong yang belum bisa digeser dalam mutasi.

“Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini, sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025) malam.

Baca juga: Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi

Kristomei melanjutkan, perubahan mutasi dilakukan setelah melalui pertimbangan matang dan hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

“Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, maupun ada yang bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini,” ujar Kristomei.

Di samping itu, ia membantah pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo berkaitan dengan nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik

Penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI.

“Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno). Enggak, tidak ada kaitannya,” tegas Kristomei.

TNI Bukan Alat Politik

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Baca juga: Letjen Kunto Batal Dimutasi, TNI Sebut Tidak Terkait Pernyataan Try Sutrisno

Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).

Baca juga: TNI Ungkap Alasan Letjen Kunto Batal Dimutasi jadi Staf Khusus Kasad

Secara khusus ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujar TB Hasanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan.

Dalam bentrokan yang terjadi pada Rabu (30/4/2025) pagi itu, dua kelompok terlibat saling serang dan ada yang membawa senjata laras panjang.

“Sudah sembilang orang jadi tersangka (kasus bentrokan di Kemang),” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: Bentrokan di Kemang Diduga Dipicu Sengketa Lahan

Dalam kasus bentrokan di Kemang ini, polisi sudah menangkap 25 orang. Namun, baru sembilang orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

“(Barang bukti yang disita) senapan angin empat pucuk dan tiga bilah parang,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Video sekelompok pria yang membawa senjata laras panjang di daerah Kemang, Jakarta Selatan, beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar, tampak sekelompok pria mengeluarkan senjata laras panjang itu dari bagasi sebuah mobil berwarna kuning yang terparkir di dekat lokasi. Begitu bagasi mobil itu terbuka, terlihat empat pria langsung mengambil senjata tersebut.

Baca juga: Dua Kelompok Bentrok Bawa Senjata Laras Panjang di Kemang

Kemudian, mereka mengacungkan senjata laras panjang itu ke arah depan. Dalam video juga terdengar beberapa kali letusan yang diduga berasal dari senjata itu.

Dari arah berlawanan, sekelompok orang yang membawa senjata laras panjang itu terlihat dilempari batu oleh lawannya.

Sontak, kondisi itu membuat warga atau pengendara yang melintas di lokasi panik. Mereka membunyikan klakson kendaraan dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Aba Wahid Key membenarkan mengenai kejadian itu. Polisi setelah mendapat informasi Bentrokan di Kemang itu langsung mengecek ke lokasi.

Baca juga: Bentrokan Terjadi di Kemang, Sekelompok Pria Tenteng Senjata Laras Panjang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Jalan Gatot Subroto, kembali dibuka usai demo buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat bubar, Kamis (1/5/2025).

Usai dibuka, para pengendara di Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Slipi kembali bisa melintas. Kondisi lalu lintas langsung ramai begitu jalan itu dibuka.

Namun, kondisi ruas jalan Gatot Subroto masih dipenuhi sampah yang berserakan. Mulai dari sampah plastik, kardus bekas makanan, kayu, spanduk, hingga kaca berserakan di jalan.

Baca juga: Demo Buruh Ricuh, Polisi Sempat Minta Jurnalis Matikan Kamera Saat Penyisiran

Petugas PPSU atau pasukan oranye langsung dikerahkan ke lokasi guna membersihkan sisa-sisa sampah tersebut.

Petugas PPSU juga terlihat dibantu polisi untuk membersihkan sampah.

Sebelumnya, massa demo buruh di depan Gedung DPR/MPR RI mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.10 WIB.

Mereka membubarkan diri usai dipukul mundur oleh polisi menggunakan mobil water cannon.

Sempat terjadi perlawanan dari massa dengan melemparkan botol hingga kembang api ke polisi. Namun, situasi itu bisa dikendalikan dan massa akhirnya membubarkan diri.

Baca juga: Polisi Bubarkan Demo Buruh di DPR Pakai Water Cannon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.