Penulis: admin

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor pertahanan menyinggung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak TNI.

Hal itu disampaikan anggota koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zainal saat menyerahkan gugatan uji formal UU Nomor 3/2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/5/2025).

Dia mengatakan, uji formal yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil sekaligus sebagai peringatan kepada kepala daerah yang menormalisasi praktik militerisme yang dilakukan kepada sipil.

“Bahkan misalnya seperti yang terjadi di Jawa Barat, anak-anak dimasukkan ke barak militer,” ujar Zainal.

Baca juga: Resmi Ajukan Uji Formil, Koalisi Masyarakat Sipil Siapkan Uji Materi UU TNI ke MK

Dia mengatakan, praktik normalisasi militerisme di ranah sipil akan merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Nantinya akan berakibat kepada penegakan hak asasi manusia dan kemudian akan mempersempit ruang-ruang supremasi sipil,” ucapnya.

Selain soal anak dibawa ke barak, Zainal juga menyinggung TNI yang juga dilibatkan dalam penertiban kawasan hutan.

Padahal menurut Zainal, penertiban kawasan hutan adalah ruang penegakan hukum yang bukan kewenangan dari militer.

“Yang artinya di sini TNI digunakan sebagai alat untuk mengusir masyarakat yang sedang berkonflik di isu-isu agraria dan tentu masih banyak lagi,” imbuh dia.

Anggota koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arief Maulana mengungkap sejumlah tuntutan dalam uji formal yang mereka ajukan.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK: Tunda Juga Pemberlakuannya!

Tuntutan dalam provisi meminta agar MK menunda pemberlakuan UU TNI dalam putusan sela, sebelum ada putusan final dan mengikat.

“Putusan sela atau putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi, para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menunda pemberlakuan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama,” ujar Arief.

Dalam provisi, Arief juga meminta agar MK memerintahkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU TNI yang baru.

“Kami juga kemudian menuntut dan juga meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, revisi Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Masih dalam provisi, permintaan agar eksekutif tidak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan UU TNI yang baru harus diterapkan di segala sektor, termasuk untuk kementerian, lembaga, dan badan terkait.

DEPOK, KOMPAS.com – Aktivitas belajar mengajar di SDN Utan Jaya, Cipayung, Kota Depok, terpaksa dihentikan setelah bangunan sekolah disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025).

Akibatnya, para siswa diinstruksikan untuk belajar dari rumah menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online.

“Informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, tetap belajar pakai sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada Januari 2025, SDN Utan Jaya juga mengalami situasi serupa, di mana pihak terduga ahli waris menggugat Pemkot Depok atas kepemilikan lahan tersebut.

Baca juga: Setelah 4 Bulan, SDN Utan Jaya Depok Kembali Disegel Terduga Ahli Waris

“Betul (pernah terjadi hal serupa), saya pernah ketemu dengan para ahli waris dan mempersilakan mereka untuk menempuh jalur hukum, agar status tanah yang mereka klaim jadi jelas,” ungkap Nina.

Namun, hingga saat ini, langkah hukum yang dianjurkan oleh Nina tidak pernah diambil oleh pihak ahli waris.

“Mereka tidak pernah mau melakukannya. Kalau mereka punya bukti yang valid, silakan gugat,” tegasnya.

Sebagai respons terhadap penyegelan ini, Nina bersama Disdik dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Depok berencana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Depok.

Dari foto yang diterima Kompas.com, terlihat salah satu sisi gerbang sekolah digembok dengan rantai besi, sementara dua spanduk penolakan oleh ahli waris yang terpasang sejak Januari 2025 masih terlihat jelas.

Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di SDN Utan Jaya sempat terhambat pada hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025), ketika gerbang utama sekolah ditutup menggunakan bambu.

Baca juga: Lebaran Kukusan Depok Segera Digelar, Hadirkan Lomba Unik “Nyap-nyap” Khas Betawi

Meski demikian, akses alternatif tetap tersedia, sehingga siswa dan guru masih dapat masuk ke sekolah.

Di gerbang utama yang tertutup bambu, terdapat spanduk besar yang bertuliskan, “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini dikompensasi.”

Selain itu, terdapat juga spanduk yang menyatakan bahwa lahan sekolah bukan milik Pemerintah Kota Depok, melainkan milik H Namid bin M Sairan, pendiri yayasan SD swasta.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno menjelaskan, lahan SDN Utan Jaya sebelumnya merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum Kota Depok berdiri.

“Lahan tersebut sudah digunakan sebagai sekolah sejak lama,” kata Sutarno.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kecelakaan maut yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 6 Mei 2025 kembali menorehkan luka mendalam.

Sebanyak 12 nyawa melayang, termasuk anak-anak, akibat kendaraan yang terguling setelah diduga kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun.

Kecelakaan semacam ini seolah menjadi pola yang terus berulang dalam sistem transportasi Indonesia—dan bagi Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, akar persoalannya terletak pada abainya negara terhadap keselamatan.

Baca juga: Mobil Listrik Polytron G3 Meluncur di Indonesia, Harga Rp 200 Jutaan

TribunPadang.com/Muhammad Iqbal Petugas gabungan saat melakukan proses evakuasi terhadap korban kecelakaan bus ALS di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025).

Menurut Djoko, keselamatan transportasi sudah berada dalam kondisi darurat. Bukti terkuatnya adalah frekuensi kecelakaan yang tinggi, ditambah fatalitas yang besar.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini mengkritik tajam pemotongan anggaran keselamatan yang dilakukan pemerintah secara serampangan.

“Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak harus ikut dipangkas. Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi, sehingga perlu harmonisasi penegakan hukum,” ujar Djoko, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Berdiri di Atap Lexus LX 600 Saat Rayakan Persib Juara

Menurutnya, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pembinaan dan pengawasan kini tidak lagi tersedia. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keselamatan yang sempat berjalan tak lebih dari lima tahun telah dihentikan.

Hal ini berdampak langsung pada dihentikannya program Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang semestinya dijalankan oleh seluruh operator angkutan umum.

SMK adalah sistem vital yang mengatur manajemen risiko kecelakaan, dan tanpa itu, pengawasan menjadi lumpuh.

Baca juga: Fakta-fakta Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang, 12 Orang Tewas

KOMPAS.com/ Selma Sopir bus Cititrans Busline menerapkan aturan batas kecepatan berkendara dari perusahaan.

Sementara itu, kondisi pengemudi angkutan umum, khususnya bus dan truk, juga semakin mengkhawatirkan.

Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun 2024 menunjukkan rasio pengemudi terhadap jumlah kendaraan telah memasuki zona berbahaya.

Banyak pengemudi bekerja melebihi batas waktu wajar tanpa waktu istirahat yang cukup. Tak adanya regulasi mengenai waktu kerja, libur, dan fasilitas istirahat turut memperbesar risiko kelelahan ekstrem yang bisa menyebabkan micro sleep—penyebab kecelakaan yang sangat umum.

Baca juga: Spesifikasi Mobil Listrik Polytron G3, Jarak Tempuh Tembus 402 Km

Tribun Jabar/Deanza Falevi Kondisi bus yang mengalami kecelakaan di Tol Cipularang, Kamis (26/12/2024). Bus yang membawa rombongan peziarah itu bertabrakan dengan truk pengangkut kerikil. Dua orang tewas.

Djoko menekankan bahwa 84 persen kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh dua hal utama: kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi.

“Pengemudi bukan hanya memiliki kemampuan teknik mengendarai yang baik dan pengetahuan berlalu lintas yang baik,” ucap Djoko.

“Namun juga harus memiliki kepribadian dan kompetensi yang baik, meliputi skill, knowledge, dan attitude, sehingga dapat melayani dan menghargai penumpang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan,” kata dia.

Baca juga: Cek Harga Motor Bebek Mei 2025, Revo dan Supra X 125 Naik Rp 350.000

Masalah keselamatan pun diperburuk oleh kondisi infrastruktur jalan yang minim pemeliharaan. Fasilitas keselamatan seperti rambu, marka, guardrail, dan penerangan jalan umum (PJU) tak lagi dipelihara karena tidak ada anggaran.

Lebih parahnya lagi, koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemantauan titik rawan kecelakaan di jalan nasional juga terhenti. Praktis, tidak ada lagi sistem pemantauan yang berjalan secara aktif.

“Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat terus,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) transparan membeberkan alasannya melakukan mutasi dokter.

Pasalnya, Surat keputusan (SK) mutasi yang diterima para dokter datang tanpa penjelasan. Bahkan, alasan yang beredar justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.

“Nah, ini kalau dikatakan pemerataan, pemerataan apanya? Karena ini yang saya kira dari Kementerian Kesehatan perlu transparan untuk apa sebetulnya,” kata Piprim usai melapor polemik mutasi ke BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Piprim lalu mencontohkan kasus mutasi dokter yang dibalut dengan alasan tidak masuk akal.

Baca juga: IDAI Tunggu Ajakan Dialog Kemenkes Usai Mutasi Sepihak Dokter Anak

Dalam kasus Ketua IDAI Jawa Tengah dan dokter di RS Kariadi Semarang, Fitri Hartanto, misalnya, dimutasi ke RS Sardjito Yogyakarta dengan alasan pemerataan pelayanan kesehatan.

Padahal, RS tersebut sudah memiliki tiga konsultan. Sedangkan Fitri merupakan satu-satunya dokter subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial di RS Kariadi.

Ia khawatir mutasi berdampak pada layanan kesehatan tumbuh kembang anak wilayah di Jawa Tengah.

“Ini kan di luar nalar, gitu. Dan yang dirugikan adalah masyarakat Jawa Tengah. Pasien-pasien di Kariadi itu akan sangat dirugikan. Sekarang ini konsultan satu-satunya itu dipindahkan ke Yogyakarta? Di Yogyakarta dia juga nggak ngapa-ngapain karena sudah ada tiga. Jadi empat dengan beliau,” ucap Piprim.

Baca juga: IDAI Sebut Mutasi Dokter Anak adalah Hukuman karena Tolak Kolegium di Bawah Kemenkes

Begitu pula dengan kasus mutasinya dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati dengan alasan terdapat satu dokter yang akan pensiun.

Namun setelah diselidiki, dokter itu merupakan dokter jantung dewasa, bukan dokter jantung anak. Terlebih, RSUP Fatmawati tidak ada proses pendidikan spesialis jantung anak seperti di RSCM.

“Tidak ada proses pendidikan konsultan jantung anak. Sedangkan di RSCM, saya termasuk salah satu staf senior yang mendidik calon dokter anak dan mendidik calon konsultan jantung anak,” ucap Piprim.

“Kalau saya tiba-tiba dipindahkan ke Fatmawati, ini murid-murid saya kan juga jadi dirugikan dalam proses pendidikannya. Kira-kira itu mungkin ya,” imbuh dia.

Tak heran, ia menduga proses mutasi sangat intimidatif dan melanggar aturan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Mengacu pada peraturan perundang-undangan, mutasi ASN tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Ia sendiri mengaku menerima pemberitahuan secara mendadak dari seorang teman. Pemanggilan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkes pun dilakukan setelah kasusnya heboh.

“(Kata Kemenkes) Bukan masalah, ini mutasi biasa. Biasa, kalau proses pendidikannya memang sesuai dengan kewajaran. Ini mutasi yang menurut saya tidak wajar,” kata Piprim.

Baca juga: IDAI Adukan Kemenkes ke DPR RI Imbas Mutasi Sepihak Dokter Anak

JAKARTA, KOMPAS.com – Artis Luna Maya akhirnya sah menjadi istri dari aktor Maxime Bouttier pada Rabu (7/5/2025).

Akad pernikahan Luna dan Maxime disiarkan di akun YouTube TS Media.

Dalam prosesi tersebut, Maxime tampak duduk berdampingan dengan Luna Maya di hadapan penghulu.

Ia menjabat tangan kakak pertama Luna, Tipi Jabrik, dan mengucapkan ijab kabul dengan lantang.

Baca juga: Sah, Luna Maya dan Maxime Bouttier Resmi Menikah

“Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti Almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia dan uang 2.025 dollar USD dibayar tunai,” ungkap Maxime dengan satu tarikan napas.

Luna Maya tidak kuasa menahan haru dan meneteskan air mata bahagia ketika ijab kabul selesai.

Senyum semringah tampak menghiasi wajahnya, begitu pula Maxime yang tampak bahagia.

Setelah dinyatakan sah sebagai suami istri, sorakan meriah terdengar dari para tamu.

Bidik layar siaran langsung kanal Youtube Luna Maya. Luna Maya dan Maxime Bouttier resmi menikah di COMO Shambhala Estate, Bali, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Maskawin Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier: 7,5 Gram Logam Mulia dan Uang 2.025 Dollar

Luna kemudian menjabat tangan saksi pernikahannya, Raffi Ahmad, yang juga ikut menangis haru.

Selanjutnya, Luna menyapa suami Maia Estianty, Irwan Mussry, serta bersalaman dengan penghulu dan kakaknya sebagai wali nikah.

Setelah prosesi akad, keduanya melakukan foto bersama dengan mahar.

Luna pun mencium tangan Maxime usai sesi foto tersebut.

Baca juga: Raffi Ahmad dan Irwan Mussry Jadi Saksi Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

Mereka kemudian saling memasangkan cincin pernikahan dan sempat memamerkannya kepada para tamu.

Dalam momen romantis, keduanya berciuman sambil menutupi wajah dengan tangan yang telah melingkar cincin.

Keindahan dekorasi pernikahan Luna Maya dan Maxime dengan nuansa adat Yogyakarta kombinasi warna hijau membuat suasana pernikahan terasa sakral.

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Ahmad Dhani memberikan penjelasan panjang dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Rabu (7/5/2025), terkait dua laporan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan terhadap dirinya.

Dalam sidang yang disiarkan melalui Parlemen TV, Ahmad Dhani menyampaikan bahwa pernyataannya dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir soal program naturalisasi dan pembinaan sepak bola nasional tidak bermaksud melanggar norma.

Baca juga: Minta Maaf ke Rayen Pono, Ahmad Dhani Mengaku Keseleo Lidah

“Yang pertama, saya meyakini untuk memperbaiki sepak bola itu ada yang namanya natural development, seperti yang saya sampaikan dalam rapat dengan Pak Erick Thohir. Saya merasa pernyataan saya tidak menyinggung norma-norma, baik agama maupun Pancasila,” ujar Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani juga menegaskan dirinya tidak pernah menyarankan tindakan amoral dalam konteks pembinaan atlet muda.

Baca juga: Ditegur MKD DPR RI, Ahmad Dhani Minta Maaf kepada Rayen Pono

“Saya tidak menyarankan untuk kumpul kebo, saya menyarankan untuk dijodohkan. Mohon arahan, Yang Mulia, jika pernyataan saya ternyata bertentangan dengan norma-norma, saya siap mengoreksi sekarang juga. Sampai hari ini, MUI juga tidak menggugat saya atas hal itu,” tambahnya.

Terkait laporan kedua oleh penyanyi Rayen Pono, Ahmad Dhani mengaku, pernyataan yang dipermasalahkan adalah murni kesalahan ucap (slip of the tongue).

Baca juga: Bikin Panggung Band di Resepsi Al Ghazali, Ahmad Dhani: Enggak Pernah Puas Manggung di Nikahan

“Yang satu lagi, itu murni slip of the tongue. Yang bersangkutan sudah melaporkan saya ke kepolisian dan saya akan menjalani proses hukum jika memang ada. Demi Allah, itu 100 persen slip of the tongue. Mohon arahan, Yang Mulia, jika memang ada unsur pidana dari slip tersebut, bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai anggota DPR,” tutup Ahmad Dhani.

Dalam sidang MKD DPR RI tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Baca juga: Bikin Panggung Band di Resepsi Al Ghazali, Ahmad Dhani: Enggak Pernah Puas Manggung di Nikahan

Putusan ini diambil setelah MKD menerima dua laporan pengaduan terkait pernyataan kontroversial Dhani dalam rapat resmi DPR.

Dua Laporan Pelanggaran Etik

Laporan pertama, dengan nomor 23 tertanggal 26 Maret 2025, diajukan oleh Joko Priyoski.

Dalam laporan ini, Dhani dianggap menyampaikan pernyataan seksis dan rasis saat Rapat Komisi X DPR RI bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 5 Maret 2025.

Baca juga: Tak Pernah Puas Manggung di Pernikahan, Ahmad Dhani Bikin Panggung Megah untuk Al Ghazali-Alyssa

Ahmad Dhani mengusulkan agar pemain sepak bola asing yang berusia di atas 40 tahun atau duda dinikahkan dengan perempuan Indonesia untuk menghasilkan keturunan yang dapat dibina menjadi pemain sepak bola nasional.

Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, yang menilai pernyataan tersebut melecehkan perempuan dengan menganggap mereka sebagai alat reproduksi semata.

Baca juga: Ahmad Dhani Sebut Anang Hermansyah Tak Berdaya di DPR: Melawan Mafia Musik Itu Tidak Gampang

Laporan kedua, dengan nomor 27 tertanggal 24 April 2025, diajukan oleh penyanyi Rayen Pono.

Dalam laporan ini, Ahmad Dhani dianggap menghina marga “Pono” dengan memplesetkannya menjadi kata “porno” saat diskusi antar musisi seputar royalti.

Pernyataan ini memicu respons keras dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Rayen Pono, yang akhirnya melaporkannya ke MKD.

Baca juga: Respons Alyssa Daguise Saat Ahmad Dhani Berencana Pasang Joglo Rp 1 Miliar di Tempat Resepsi

Putusan MKD dan Sanksi

Setelah mempertimbangkan kedua laporan tersebut, MKD memutuskan bahwa Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik DPR RI.

Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan Ahmad Dhani dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan dan diwajibkan menyampaikan permintaan maaf kepada para pengadu paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com – Kepolisian Brasil menggagalkan rencana serangan bom yang mengancam konser Lady Gaga di Copacabana, Rio de Janeiro, pada Sabtu (3/5/2025).

Sebanyak dua orang ditangkap terkait insiden tersebut, yang melibatkan seorang pria dewasa dan seorang remaja.

Menurut pihak kepolisian, mereka bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dalam mengungkap rencana serangan yang mengincar konser besar Lady Gaga tersebut.

Baca juga: China Sensor Adegan Lady Gaga, Justin Bieber, dan BTS di Film Friends

“Serangan itu direncanakan untuk menarik perhatian di media sosial,” ungkap polisi dalam pernyataan resmi.

Konser Lady Gaga yang digelar pada hari Sabtu tersebut sukses diselenggarakan dengan meriah, menarik sekitar 2 juta penonton, seperti dilansir oleh AFP.

Pengamanan di sekitar lokasi konser sangat ketat, dengan lebih dari 5.000 petugas yang dikerahkan, didukung oleh drone, kamera pengintai, dan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan keamanan para penonton.

Polisi mengungkapkan bahwa pria dewasa yang ditangkap bertanggung jawab langsung atas rencana serangan tersebut.

Sementara itu, remaja yang terlibat memiliki julukan “Fake Monster”, plesetan dari nama penggemar Lady Gaga yang dikenal sebagai “Little Monster”.

Kedua tersangka dilaporkan merekrut orang lain melalui internet untuk melaksanakan serangan menggunakan bom rakitan.

Baca juga: Kronologi Penyerangan Penjaga Anjing Lady Gaga: Korban Ditembak, Bulldog Mahal Digasak

Pihak kepolisian Brasil berhasil mengendus rencana tersebut sebelum aksi dilakukan, dan melakukan penggerebekan di beberapa negara bagian Brasil, termasuk Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, dan Mato Grosso.

Keberhasilan pengamanan ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi, mengingat konser Lady Gaga di Copacabana ini merupakan penampilan kedua yang dihadiri jutaan penonton setelah konser besar Madonna tahun lalu.

Baca juga: Saat Lagu APT Iringi Demo Darurat Militer Korea Selatan, Suasana seperti Konser…

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Senin (5/5/2025) melemah.

Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini ditutup pada level Rp 16.455 per dollar AS atau melemah 0,11 persen dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di Rp 16.437.

Sementara itu, mengacu pada kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Senin (5/5/2025) berada di level Rp 16.421 per dollar AS, atau menguat dibandingkan hari Jumat (2/5/2025) yang berada di level Rp 16.493 per dollar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan ketidakpastian terus berlanjut atas tarif perdagangan AS.

Baca juga: Simak Daftar Kurs Rupiah Hari Ini 5 Mei di 5 Bank Besar Indonesia

Trump mengisyaratkan bahwa AS sedang mempersiapkan penandatanganan perjanjian perdagangan dengan beberapa negara.

Selain itu, Trump juga mengatakan pihaknya sedang berdialog dengan China.

“Namun, kesepakatan perdagangan AS-China merupakan titik ketidakpastian terbesar bagi pasar, terutama setelah keduanya terlibat dalam perang dagang dan pertukaran tarif yang sengit hingga April,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan, China pada hari Jumat mengatakan sedang mengevaluasi kemungkinan perundingan perdagangan dengan AS, dengan menyatakan bahwa dialog apa pun harus didasarkan pada ketulusan dan penghapusan tarif sepihak.

Selain itu, investor juga melangkah hati-hati menjelang pertemuan kebijakan The Fed yang dimulai akhir minggu ini.

Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah karena para pembuat kebijakan telah mengambil sikap hati-hati untuk menilai dampak tarif Trump terhadap inflasi.

“Keputusan itu muncul di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara Presiden Trump dan Federal Reserve, karena Presiden AS terus menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya.

Sementara itu, dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 melambat ke 4,87 persen secara tahunan (yoy) dan terkontraksi 0,89 persen secara kuartalan (qtq).

Meski terjadi kontraksi secara kuartalan, BPS akan terus memantau perkembangan ekonomi pada triwulan berikutnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk belanja pemerintah, tren konsumsi domestik, serta kondisi eksternal seperti harga komoditas dan stabilitas perdagangan internasional.

Di tengah capaian pertumbuhan tahunan yang terjaga, sejumlah ekonom menilai pentingnya memperhatikan keberlanjutan konsumsi domestik yang menjadi pilar utama ekonomi nasional.

Menurut Ibrahim, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen memang menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto.

“Namun, pertumbuhan ini dinilai masih belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan dari kontraksi sektor-sektor lainnya, terutama di tengah tren global yang belum menentu serta dampak kebijakan fiskal yang bersifat musiman,” tutup dia.

Baca juga: 4 Uang Kertas Rupiah Ditarik BI, Penukaran hingga 30 April 2025

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berencana membentuk Danantara seperti yang dilakukan pemerintahan pusat.

Namun, Danantara di Sumut ini akan difokuskan khusus untuk pelayanan air bersih.

Menurut Bobby, rencana pembentukan Danantara dalam bidang pelayanan pengaliran air bertujuan agar seluruh warga Sumut bisa mendapatkan akses air bersih dan layak.

Baca juga: Apa Saja Aset GBK yang Dialihkan ke Danantara? Ini Penjelasan Istana

Hingga kini, masih ada beberapa kabupaten/kota yang kesulitan mendapatkan air bersih, salah satunya Kabupaten Nias Barat.

“Kalau boleh sama-sama lebih lanjut PDAM Sumut ini kita buat seperti Danantara. Tapi khusus untuk pengaliran air atau PDAM kabupaten/kota,” jelas Bobby, Senin (5/5/2025).

Baca juga: Pemprov Sumut Anggarkan Tusuk Gigi Rp 100 Juta, 15 Kue Tart Rp 48 Juta

Bobby mengatakan, ingin agar Pemprov Sumut memiliki saham di semua PDAM kabupaten kota.

Sehingga nanti kebutuhan air yang masih kurang seperti di Nias Barat, bisa langsung diintervensi.

Baca juga: Kapolres Belawan AKBP Oloan Segera Dinonaktifkan Usai Tembak Mati Remaja Tawuran

Untuk pembiayaan pengaliran air ini, Pemprov Sumut akan menggandeng Bank Sumut.

Ini agar kebutuhan air masyarakat ini bisa dieksekusi dengan cepat tanpa ada alasan APBD tak cukup.

Bobby menyebutkan bahwa rencana ini akan dibahas lebih lanjut apabila seluruh bupati/wali kota sepakat.

“Saran saja dikit kita punya PDAM semua, kecuali Kota Medan yang gak punya, karena di bawah provinsi. Kalau boleh saran, ini semangat yang selalu dimiliki Presiden Indonesia. Bagaimana BUMD disatukan asetnya, sehingga punya evaluasi yang besar dan menciptakan pembiayaan besar,” ucapnya.

Baca juga: Coret Tusuk Gigi Rp 100 Juta-Kue Tart 48 Juta, Bobby Tertibkan Tak Guna

Ia menegaskan bahwa pelayanan air tidak ada kaitannya dengan efisiensi anggaran.

“APBD-nya harus di efisiensi katanya, bapak ibu, untuk air tidak kena ke situ. PDAM ini berjalan dengan hal-hal besar. Sehingga melayani seluruh masyarakat Sumut. Jika setuju, ini akan kita bahas lebih lanjut sehingga memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat,” jelas Bobby.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Gubsu Bobby Nasution Berencana Bentuk Danantara di Bidang Pelayanan Pengaliran Air di Sumut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

BANDUNG, KOMPAS.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mempersilakan bobotoh (suporter Persib Bandung) untuk merayakan gelar juara yang berhasil diraih Persib Bandung pada gelaran Liga 1 musim kompetisi 2024-2025.

Persib dipastikan juara setelah pertandingan antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya berakhir imbang dengan skor 3-3.

Dengan hasil tersebut, poin Persib tidak bisa dikejar lagi sebagai pemimpin klasemen Liga 1 dengan 64 poin.

Meski demikian, Farhan mengingatkan agar konvoi dilakukan dengan tertib dan tidak sampai mengganggu kenyamanan serta keamanan.

Baca juga: Persib Juara, Wali Kota Farhan Sebut Perayaan Setelah Liga Selesai

“Tentu saja saya dan Forkopimda, Polrestabes Bandung, akan siap sedia mengawal perayaan kemenangan supaya tertib dan aman,” kata Farhan saat dihubungi, Senin sore.

Farhan menjelaskan, bobotoh yang konvoi di jalan diimbau untuk merayakan dengan kesadaran serta rasa tanggung jawab dan tidak berlebihan.

“Untuk semua bobotoh, saya mengimbau agar tidak euforia berlebihan,” ucapnya.

Selain itu, Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh pihak terkait akan menyelenggarakan pesta perayaan kemenangan Persib Bandung di Liga 1 musim kompetisi 2024-2025.

“Untuk pesta perayaan secara resmi belum boleh,” ujar Farhan.

Baca juga: Achmad Jufriyanto Utarakan Kunci Persib Juara Back-to-back

Lebih lanjut, Farhan mengatakan pesta perayaan Persib akan digelar di Kota Bandung, kemungkinan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Namun, pesta perayaan juara Persib Bandung akan digelar pada pertandingan terakhir Persib di Liga 1.

“Secara resmi belum boleh karena saya janji ke PT LIB dan PSSI pesta kemenangan setelah penganugerahan piala. Tapi, tanggal 9 Mei 2025 (pertandingan Persib vs Barito Putera) kami akan menyambut dulu tim Persib,” ucapnya.

Besar kemungkinan, pesta kemenangan Persib Bandung akan digelar antara tanggal 24, 25, atau 26 Mei 2025.

Baca juga: Klasemen Liga 1 2024-2025 Usai Persib Dipastikan Juara Beruntun

Ditanya soal hadiah yang akan diberikan kepada tim Persib Bandung, Farhan mengaku belum dibicarakan kembali.

Jika memungkinkan, Farhan mengaku akan menghadiahkan sarana latihan untuk tim Persib Bandung.

“Kemungkinan sih butuh lahan latihan tambahan. Ada (lahan) di Gedebage, sedang kami pertimbangkan,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.