KUBET – Ada Tarif Trump, Sri Mulyani: AS Menganggap Dirinya Korban Globalisasi…

Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring dari Washington DC, AS, Jumat (25/4/2025).

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Amerika Serikat (AS) merasa menjadi korban dari globalisasi.

Oleh karenanya, AS menerapkan kebijakan tarif impor alias tarif Trump karena merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam perdagangan global.

“Selama ini lebih banyak negara miskin atau negara emerging menganggap bahwa globalisasi tidak selalu menguntungkan secara adil. Namun di dalam fenomena yang sekarang terjadi, justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring dari Washington DC, AS, Jumat (25/4/2025).

“Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan perdagangan internasional perlu untuk dilakukan reformasi,” katanya.

Baca juga: Google, Boeing, hingga Microsoft Dukung Indonesia soal Tarif Trump

Sehingga menurut Sri Mulyani, reformasi perdagangan global akan terus dibahas dalam forum-forum internasional ke depannya.

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa AS punya pesan khusus dalam kondisi perang tarif dunia saat ini.

Pesan itu disampaikan di sejumlah forum seperti pertemuan Bank Dunia maupun IMF Spring Meeting.

Pesan tersebut juga disampaikan dalam rangka negosiasi tarif yang dilakukan berbagai negara dengan AS.

“Mungkin ini ada hubungannya dengan pesan dari Amerika Serikat yang disampaikan di berbagai forum yang saat ini sedang berlangsung. Yaitu bahwa Amerika Serikat memang menginginkan adanya sebuah rebalancing di dalam hubungan Amerika terhadap mitra-mitra dagangnya,” ungkapnya.

“Dan dalam konteks rebalancing ini, ya berbagai langkah baik koreksi di dalam negeri Amerika sendiri maupun koreksi dari negara-negara partner dagangnya diharapkan terjadi sehingga akan memunculkan sebuah hubungan baru yang dianggap adil oleh kedua pihak,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Negosiasi Tarif Trump, Sri Mulyani Sempat Bandingkan Catatan dengan Menkeu Negara Lain

Di sisi lain, saat ini tarif timbal balik sebesar 10 persen masih berlaku selama 90 hari. Penerapan tarif trump 10 persen ini sudah terlihat mempengaruhi sejumlah indikator ekonomi.

“Katakanlah seperti jumlah pengiriman barang antar negara menjadi menurun dan juga dari sisi dampaknya nanti terhadap outlook pertumbuhan ini yang mungkin perlu untuk tentu diantisipasi oleh policy maker. Saya yakin ini juga akan berpengaruh terhadap semua negara di dunia,” jelasnya.

Dalam pembicaraan dengan Menkeu AS, Scott Bessent, disebutkan bahwa proses rebalancing akan memerlukan waktu dua hingga tiga tahun.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan penambangan dan produksi batubara AS, di East Room, Gedung Putih, Washington DC, 8 April 2025.AFP/SAUL LOEB Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan penambangan dan produksi batubara AS, di East Room, Gedung Putih, Washington DC, 8 April 2025.

Namun, hal itu juga tergantung dari negara mana yang bernegosiasi dengan AS. Sehingga menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa punya keuntungan dalam bernegosiasi karena sudah bergerak cepat.

“Oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Menko (Airlangga) bahwa Indonesia mendapatkan advantage sebagai early mover. Itu disampaikan oleh Scott Bessent, tadi mengenal karakter dari Presiden Trump, mereka biasanya menghargai the first mover yang akan diberikan advantage,” ungkapnya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Saksi Sidang Hasto, Uang Suap Harun Masiku Ngaku Buat Keperluan Umrah

Sopir mantan kader PDI-P Saeful Bahri, Ilham Yulianto (kiri) menceritakan bagaimana dirinya ditugaskan menjadi kurir uang suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI Harun Masiku dalam sidang perkara suap yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Ilham Yulianto, selaku sopir mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Saeful Bahri mengaku diperintah untuk menyebut uang suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku sebagai uang untuk keperluan umrah.

Hal tersebut diungkapkannya ketika menjadi saksi dalam perkara yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Ilham menceritakan, ia diperintah Saeful Bahri untuk menukar valuta asing (valas) sebesar 40.000 dolar Singapura ke VIP Money Changer di Cikini, Jakarta. Uang tersebut digunakan untuk keperluan dana suap pengurusan pergantian PAW Harun Masiku.

Baca juga: Sidang Hasto Kristiyanto Ungkap Bagi-bagi Uang Harun Masiku di Basemen DPP PDI-P

Saat menukarkan 40.000 dolar Singapura, pihak VIP Money Changer menanyakan alasan penukaran uang tersebut.

Ilham pun menelepon istri Saeful Bahri bernama Dona Berisa, yang memintanya untuk menyebutkan keperluan umrah sebagai alasan penukaran uang.

“Saya telepon Ibu Dona, diarahkan untuk keperluan umrah gitu,” ujar Ilham, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Febri Dianysah: Tak Ada Saksi yang Sebut Suap Harun Masiku dari Hasto, Dakwaan Jaksa Tak Terbukti

Sopir Saeful Bahri itu mengaku tak tahu benar atau tidaknya uang tersebut untuk keperluan umrah.

Ia hanya mengisi formulir sesuai dengan jawaban yang diberikan Dona dan menyerahkan uang tersebut kepada mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina.

Basement DPP PDI-P

Sidang tersebut turut menghadirkan seorang saksi dari pihak swasta bernama Patrick Gerard alias Geri. Ia mengungkapkan adanya kejadian pembagian uang dari Harun Masiku di basemen Kantor DPP PDI-P.

Ia menceritakan, menerima koper berisi uang dari Harun Masiku itu terdiri dari pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 dengan jumlah total Rp 850 juta.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan kemudian menanyakan bagaimana proses pembagian uang tersebut. Namun, Geri mengaku lupa berapa pembagian uang dari Harun Masiku.

Baca juga: KPK Ditantang Buka CCTV untuk Buktikan Ada Saksi Ubah Keterangan soal Hasto Kristiyanto

Jaksa Takdir kemudian membacakan keterangan Geri kepada penyidik yang menjelaskan, bahwa Saeful Bahri memerintahkannya untuk mengambil uang Rp 170 juta dari koper tersebut.

Uang sebesar Rp 170 juta itu lalu dimasukkan ke dalam plastik yang disebut sebagai jatah pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah yang membantu menyusun argumen hukum pengurusan PAW Harun Masiku.

“Rp 2 juta untuk kamu dan sisanya semuanya kasih ke Pak Ilham (sopir Wahyu Setiawan). Sejauh ini yang saya bacakan apakah demikian?” tanya jaksa Takdir yang dibenarkan oleh Geri.

Setelah itu, Geri bertolak ke kediaman Saeful Bahri dan menyerahkannya kepada Ilham.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Terungkap Alasan Yayasan MBN Tak Kunjung Cairkan Dana Dapur MBG Kalibata

Pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ungkap alasan tidak kunjung cairkan dana operasional ke mitra dapur MBG Kalibata.

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) angkat bicara terkait tuduhan penggelapan dana operasional mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (25/4/2025), kuasa hukum yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan alasan utama mengapa dana belum disalurkan.

“Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana. Itu jauh panggang dari api, sangat jauh,” ujar Timoty.

Timoty mengungkapkan, alasan penundaan pencairan dana operasional ke mitra dapur MBG Kalibata karena terdapat sejumlah hambatan.

Baca juga: Kronologi Kasus Dana Dapur MBG Kalibata: Perubahan Harga Per Porsi hingga Dana Tak Dibayar

Salah satu hambatan utama yang disebut Timoty adalah perbedaan perhitungan tagihan antara pihak yayasan dan pengelola dapur MBG Kalibata. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian jumlah dana yang seharusnya dibayarkan.

Meskipun demikian, Timoty menegaskan, bahwa yayasan MBN tetap berkomitmen untuk membayar tagihan sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Timoty, pihak yayasan MBN tidak menolak membayar, namun hanya ingin agar perhitungannya jelas dan sesuai prosedur

Yayasan MBN bahkan telah mengundang pihak dapur dan kuasa hukumnya untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah atas perbedaan angka yang muncul.

“Di sini kita ada pencarian solusi terkait perbedaan perhitungan, perbedaan pendapat,” ujar Timoty.

Baca juga: Dapur MBG di Kalibata Berhenti Beroperasi Usai Dana Hampir Rp1 Miliar Belum Dibayar

Akui Dana Sudah Diterima dari BGN

Timoty menyampaikan, bahwa Yayasan MBN sudah menerima dana dari BGN untuk keperluan operasional mitra dapur MBG Kalibata.

“Saya tidak bisa kasih lihat karena ini termasuk perlindungan data pribadi. Jadi sudah ada, saldonya keluar, ini saya kasih lihat di sini, ada BNI,” kata Timoty.

Namun, Timoty menegaskan, dana tersebut belum bisa dicairkan lantaran pihak yayasan MBN masih menunggu kelengkapan dokumen berupa bukti invoice dari pihak dapur.

Dilaporkan ke Polisi

Sebelumnya, kasus ini telah masuk ke ranah hukum dengan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya.

Baca juga: Ada Potongan Rp 2.500 Per Porsi dalam Kasus Dugaan Penggelapan Dana Dapur MBG Kalibata

Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG senilai hampir Rp 900 juta, setelah laporan dibuat oleh pengelola mitra dapur MBG Kalibata, Ira Mesra, terhadap Yayasan MBN.

“Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sedang ditangani oleh penyidik untuk yang makan bergizi gratis,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly menyampaikan, pelaporan terhadap yayasan MBN tersebut dilakukan karena yayasan diduga melakukan penggelapan dana karena tidak kunjung menyalurkan dana operasional ke mitra dapur MBG Kalibata.

Padahal, mitra dapur MBG Kalibata telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, namun belum menerima pembayaran sepeser pun.

Baca juga: Alih-Alih Membayar, Kini Yayasan MBN Justru Tagih Rp400 Juta ke Mitra Dapur MBG Kalibata

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Temuan Komnas HAM: Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU pada 1997

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6/2024) sore.

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus,” ujar Atnike.

Baca juga: 28 Tahun Kasus Eksploitasi di Sirkus Taman Safari Tak Kunjung Selesai

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

“Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus,” katanya.

“Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun ’97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997,” sambung Atnike.

Baca juga: Anggota DPR Minta Bentuk Tim Pencari Fakta Penyiksaan Pemain Sirkus OCI

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Baca juga: Jejak Asal-usul Pemain Sirkus OCI Dipertanyakan, Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – BI Borong SBN Rp 80,98 Triliun untuk Stabilkan Rupiah

Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (kanan), Deputi Gubernur Doni Primanto Joewono (kiri) menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen sebagai upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali.

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.comBank Indonesia (BI) telah membeli surat berharga negara (SBN) senilai Rp 80,98 triliun hingga 20 April 2025.

Pembelian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung likuiditas pasar keuangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pembelian dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 54,98 triliun. Sementara di pasar primer, pembelian dilakukan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara, termasuk SBN syariah, senilai Rp 26 triliun.

“Pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: BI-Rate Ditahan di 5,75 Persen

Dengan langkah ini, BI menyuntikkan rupiah ke pasar keuangan dan menyerap pasokan dolar AS untuk memperkuat likuiditas sektor keuangan dan perekonomian.

Perry menambahkan, pembelian SBN juga memperkuat operasi moneter dan mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.

Ia memastikan, langkah ini tetap sejalan dengan arah kebijakan moneter yang sudah ditetapkan.

BI sebelumnya menargetkan pembelian SBN di pasar sekunder senilai minimal Rp 150 triliun untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca juga: Rupiah Melemah ke Rp 16.871 Per Dollar AS Saat BI Tahan Suku Bunga

 

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun untuk Stabilkan Rupiah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Baru Dibangun, Halte Transjakarta di Tipar Cakung Sudah Dimaling

Kondisi halte Transjakarta Pasar Cakung yang mengalami kerusakan, Rabu (23/4/2025).

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, kini terbengkalai akibat pencurian besi yang terjadi secara berulang.

Adi (41), seorang pedagang soto yang berjualan di sekitar Halte Transjakarta Cakung, bahkan mengatakan ada halte yang baru dibangun, namun sudah dicuri maling.

Halte tersebut berada di tengah Jalan Raya Bekasi dan baru dibangun sekitar satu hingga dua tahun lalu.

“Halte yang di tengah (Tipar Cakung) malah belum beroperasi. Itu dibangun sekitar satu tahun, dua tahun ini tapi sudah dimaling,” ucap Adi saat ditemui pada Rabu (23/4/2025).

Baca juga: [BERITA FOTO] Penampakan Halte Transjakarta yang Rusak dan Tak Terurus

Dia menjelaskan, pencurian besi di halte Transjakarta sudah berlangsung lama.

“Itu (diduga) dimalingin sama orang. Sudah lama itu, tapi posisinya kapan, (saya) lupa,” tambahnya.

Adi juga menyatakan, setelah mengalami kerusakan, halte tersebut tidak mendapatkan perbaikan dari pemerintah.

“Kalau halte belum (diperbaiki), cuma jembatan penyeberangan orang (JPO) pernah diperbaiki, seperti di cat begitu-begitu, ya perawatan lah,” kata Adi.

Siswanto (62), warga Cakung, mengungkapkan penumpang kini harus menunggu bus dari bawah akibat halte yang rusak.

“Paling kalau naik dari bawah (dari bawah halte). Enggak di atas karena bahaya sudah bolong. Sudah lama pokoknya,” ungkap Siswanto saat ditemui.

Baca juga: 13 Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi Rusak Parah, Jadi Sasaran Maling

Siswanto menjelaskan, ketika masih ada petugas yang menjaga halte, kondisi tersebut lebih aman dan banyak digunakan masyarakat.

“Masih ada operatornya juga masih aman, jadi dulu ada yang jaga. Begitu sudah enggak ada semuanya langsung begini habis deh besinya,” katanya.

Keluhan warga mengenai kondisi halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, juga telah viral di media sosial.

“TransJakarta & Dishub masih niat pakai halte di sepanjang jalan Pulogadung-Cakung enggak sih? Halte bus TransJakarta di sana sebagian besar sudah pada rusak, lantainya juga sudah enggak ada pada dicolongin,” tulis akun Twitter @txttransportasi.

Dari pantauan Kompas.com pada Rabu siang, terdapat 13 halte di sepanjang Jalan Raya Bekasi yang mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Mensos Bicara Peluang Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Singgung soal Tap MPR

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Kedua RI, Soeharto memiliki peluang yang sama dengan sembilan nama lainnya yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Menurut Mensos, kesepuluh calon tersebut memiliki peluang yang sama mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena syarat normatifnya terpenuhi.

“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas,” kata Mensos usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Antaranews.

“Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujar pria yang karib disapa Gus Ipul ini melanjutkan.

Baca juga: Golkar Dukung Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Mensos menjelaskan bahwa pengusulan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif karena MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” kata Gus Ipul.

Masih Dikaji

Namun, Gus Ipul mengatakan, jajarannya masih melakukan kajian dengan beberapa pihak terkait, termasuk akademisi, sejarawan, hingga tokoh masyarakat untuk mendiskusikan sekaligus memfinalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 yang diberikan oleh provinsi pengusul.

Menurut dia, daftar usulan yang sudah difinalisasi tersebut nantinya akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.

“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” ujar Mensos.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek: Alhamdulillah, Insya Allah Kejadian…

Sebelumnya, Gus Ipul berjanji bahwa pihaknya mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” kata Mensos pada Minggu, 20 April 2025.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” ujarnya lagi.

Pengusulan

Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:

  1. Soeharto (Jawa Tengah)
  2. K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
  3. Sansuri (Jawa Timur)
  4. Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
  5. Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
  6. K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
  7. Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
  8. Deman Tende (Sulawesi Barat)
  9. Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
  10. K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Baca juga: Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Zulhas Yakin Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026

Ilustrasi beras. Bahan kebutuhan pokok atau sembako disebut akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yakin Indonesia tidak impor beras konsumsi hingga 2026.

Keyakinan itu diungkapkan Zulhas dalam acara peluncuran ‘Gerakan Indonesia Menanam’ di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2025).

“Ini baru April, sampai akhir April stok beras kita di atas 3 juta ton. Artinya apa? Artinya sampai 2026, kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Bahasa terangnya yang semula target (swasembada pangan) empat tahun, tiga tahun, dua tahun, ternyata sampai April sudah bisa swasembada,” kata Zulhas, dikutip dari keterangannya.

Baca juga: Zulhas Yakin RI Tak Perlu Impor Beras hingga 2026: Stok Melimpah, Panen Besar Menanti

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yakin Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi hingga 2026.  Keyakinan itu diungkapkan Zulhas dalam acara peluncuran ?Gerakan Indonesia Menanam? di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2025). Dok. Kemenko Pangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yakin Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi hingga 2026. Keyakinan itu diungkapkan Zulhas dalam acara peluncuran ?Gerakan Indonesia Menanam? di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2025).

Zulhas mengatakan, pemerintah juga tengah menggencarkan perbaikan irigasi hingga mencetak sawah baru untuk menambah produksi beras.

“Apalagi sekarang atas arahan Bapak Presiden Prabowo (Subianto), pemerintah dalam hal ini Pak Mentan terus menggalakan (gerakan) menanam. Kalau (gerakan) menanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut BMKG tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi beras kita akan berlimpah. Jadi kita akan panen besar tahun ini,” ujar Zulhas.

Namun, lanjut Zulhas, proses cetak sawah masih membutuhkan proses dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

“Sekarang juga lagi dikebut terus pembangunan sawah yang baru,” tutur Zulhas.

Baca juga: Izinkan Ekspor Beras, Prabowo: Jangan Terlalu Cari Untung Besar

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan bahwa pemerintah saat ini menargetkan menanam padi di lahan 1,3 juta hektar pada bulan ini. Lewat langkah itu, diharapkan mampu memproduksi beras hingga 7,5 juta ton.



KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Cianjur Ditetapkan KLB, 176 Warga Keracunan Diduga Usai Konsumsi Makanan MBG dan Hajatan

Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari MBG, Rabu (23/4/2025).

Lihat Foto

KOMPAS.com — Kasus keracunan massal kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat usai dua kejadian terpisah yang terjadi pada Senin (21/4/2025), sebanyak 176 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan.

Insiden ini berasal dari dua sumber berbeda, yakni konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan santapan dalam sebuah acara hajatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, memaparkan bahwa total korban terdiri dari 78 orang — guru dan siswa — yang menyantap makanan MBG, serta 98 warga yang diduga keracunan usai menyantap hidangan hajatan di Kecamatan Mande.

“Sehingga, total warga yang mengalami keracunan selama dua hari terakhir sekitar 176 orang, dengan rincian 23 siswa SMP PGRI 1, 55 siswa MAN I Cianjur, dan 98 warga Kecamatan Mande,” ujar Yusman saat ditemui di Cianjur, Selasa (22/4/2025), dikutip dari Antara.

Sebagian besar korban telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, sedangkan sisanya dirawat di rumah masing-masing. Menyikapi situasi ini, Dinkes Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan.

Baca juga: Belajar dari Keracunan di Cianjur, BGN Tambah Satu SOP dalam MBG

Pantauan Ketat dan Koordinasi Lintas Lembaga

Dengan status KLB, tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas dikerahkan untuk melakukan pemantauan kondisi para korban secara langsung.

“Informasi terbaru, kondisi korban keracunan puluhan siswa dari dua sekolah mulai membaik. Begitu juga dengan warga Mande, mereka dalam pengawasan petugas kesehatan di masing-masing puskesmas,” jelas Yusman.

Tak hanya di tingkat kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turun tangan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan langkah cepat koordinasi akan dilakukan dengan berbagai pihak.

“Nanti kita cek dan ricek ya. Kami secepatnya akan koordinasi dengan dinas terkait, baik dengan pemda setempat maupun di provinsi, termasuk dengan pemerintah pusat,” kata Herman di Bandung, Selasa.

Langkah Cepat Dinkes: Periksa Sampel Makanan dan Muntahan

Baca juga: Kasus Keracunan MBG di Cianjur, BGN Didesak Evaluasi Pengelolaannya

Dalam proses investigasi, Dinas Kesehatan juga telah mengirimkan sampel makanan dari dapur MBG serta muntahan korban ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat.

Pemeriksaan laboratorium biasanya memakan waktu hingga dua pekan, namun permintaan percepatan sudah diajukan.

“Normalnya hasil laboratorium keluar dalam dua pekan, tetapi kami sudah meminta percepatan minimal satu minggu,” tutur Yusman.

“Alhamdulillah, pihak Dinkes Provinsi merespons positif. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera diketahui,” tambahnya.

Sementara itu, sebagian besar dari 176 korban sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi medis selama enam jam.

Proses pendataan terhadap seluruh siswa penerima makanan MBG serta warga yang hadir di hajatan masih terus dilakukan, guna memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan tuntas hingga pulih sepenuhnya.

Sumber: Kompas.com 

Kompas.com

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET

KUBET – Suami Mbak Ita Didakwa Minta Uang Pelicin Rp 15 Miliar ke Pengusaha

Alwin Basri mantan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dan eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025). 

Lihat Foto

SEMARANG, KOMPAS.comAlwin Basri, mantan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga suami dari mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, disebut meminta uang komitmen fee sebesar Rp 15 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wawan Yunarwanto, mengungkapkan permintaan itu disampaikan Alwin kepada Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kota Semarang, Martono, dalam pertemuan di kantor Martono pada Desember 2022.

“Terdakwa II (Alwin) yang merupakan representasi dari Terdakwa I (Mbak Ita) bertemu dengan Martono, yang juga Ketua Gapensi Kota Semarang,” ujar Wawan saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Suami Wali Kota Semarang Alwin Basri Disebut Dapat Jatah Rp 1,75 Miliar dari Proyek Pengadaan Kursi SD

Dalam pertemuan itu, Martono meminta agar diberikan proyek pengadaan barang dan jasa kepada dirinya dan anggota Gapensi.

Alwin menyanggupi dengan menyatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang.

Beberapa hari kemudian, keduanya kembali bertemu di rumah pribadi Mbak Ita di Jalan Bukit Duta Nomor 12, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di sana, Alwin menunjukkan dokumen pengadaan tahun anggaran 2023.

“Alwin menyampaikan bahwa total nilai proyek pengadaan di Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 500 miliar, dan meminta uang komitmen fee sebesar Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar, atau sekitar 3 persen,” jelas Wawan.

Martono kemudian menanyakan perihal teknis pemenangan proyek, yang dijawab oleh Alwin bahwa urusan teknis akan diatur olehnya.

Rangkaian Perkara

Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang, Haruno Patriadi, menjelaskan bahwa perkara ini merupakan tindak lanjut dari pelimpahan berkas perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Semarang.

“Agendanya sidang pertama, intinya,” ujar Haruno.

Baca juga: Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2 Miliar untuk Pelantikan

Terdapat tiga berkas perkara dalam kasus ini. Alwin dan Hevearita berada dalam satu berkas perkara.

Dua lainnya adalah atas nama Martono (Ketua Gapensi Kota Semarang) dan Rachmat Utama Djangkar (Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa).

Keempatnya diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang pada periode 2023–2024. Hevearita dan Alwin diduga sebagai penerima suap, sedangkan Martono dan Rachmat sebagai pihak pemberi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


KUBET

KUBET

KUBET