TERNATE, KOMPAS.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) prioritas demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, Selasa (17/6/2025).
Sherly mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Malut, kepala daerah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan.
Tujuan dari kegiatan ini yakni memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Maluku Utara.
Baca juga: Sherly Tjoanda: Maluku Utara adalah Negeri Raja-raja, Kita Diberkati Alam Melimpah
Dia menegaskan, kegiatan ini tidak hanya sekadar penandatanganan kerja sama, tetapi sebuah momentum bersejarah bagi Maluku Utara karena bisa mencapai status UHC prioritas dengan keaktifan di atas 80 persen.
“Ini tentu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi bersama, sinergi yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama sepuluh kabupaten dan kota, dan juga proaktif BPJS Kesehatan,” ucap Sherly.
Langkah selanjutnya, kata Sherly, melakukan upaya percepatan tingkat keaktifan peserta yang 20 persen sisanya.
“Status sudah didapat, anggaran sudah disiapkan. ‘PR’ selanjutnya memastikan bahwa proses pengaktifan itu memang bisa cepat, terjangkau dan prosesnya nyaman. Dan, memastikan bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya gratis tapi juga berkualitas,” ujar Sherly.
Ia mengatakan, akan ditempatkan penanggung jawab di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di daerah, yang bertugas mengawasi dan memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dengan baik.
“Tadi saya berdiskusi dengan Ibu Deputi, bahwa kita akan memasang PIC (person in charge) BPJS, di puskesmas dan rumah sakit daerah di 10 kabupaten/kota, dan provinsi,” ujar Sherly.
“Diharapkan juga dari dinas kesehatan dan Dukcapil masing-masing kabupaten/kota memberikan PIC di rumah sakit masing-masing di level kabupaten/kota, dan provinsi,” kata Sherly.
Baca juga: Gubernur Sherly Rakor Bersama KPK, Komitmen Bangun Sistem yang Bersih
Pemerintah harus hadir, harus menjemput bola, dan harus ada di tempat pelayanan kesehatan.
“Buat mereka yang belum aktif, kita langsung aktifkan. Buat apa punya status UHC prioritas, tapi aktivasinya berhari-hari,” ucap Sherly.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga akan mendorong transformasi sistem kesehatan digital agar lebih efisien dan transparan.
“Di bulan Juli kita persiapan akan mengubah sistem manajemen rumah sakit di level provinsi dengan harga yang lebih ekonomis, dengan pelayanan yang lebih maksimal, mulai dari pemesanan obat, laporan lab, log book dokter semua bisa terintegrasi digitalisasi,” kata Sherly.
Dengan penerapan sistem kesehatan digital, pelayanan akan lebih maksimal dan manajemennya lebih baik.