BANGKOK, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa (1/7/2025) usai skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen terkait sengketa perbatasan.
Keputusan tersebut diambil mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh 36 senator yang meminta agar Paetongtarn dipecat.
Ke-36 senator tersebut menuding Paetongtarn yang baru menjabat sekitar 10 bulan tidak jujur serta melanggar standar etika yang melanggar konstitusi, sebagaimana dilansir Reuters.
Baca juga: PM Thailand Diberhentikan Sementara, Imbas Skandal Telepon
Mahkamah Konstitusi Thailand memilih untuk menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai PM Thailand hingga mencapai putusan dalam kasus etika.
Penangguhan Paetongtarn atas jabatannya tersebut membuat Thailand kembali ke ketidakpastian baru setelah diguncang oleh pergolakan politik dan perombakan kepemimpinan selama beberapa tahun, sebagaimana dilansir CNN.
Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan Paetongtarn untuk berhenti melaksanakan tugasnya hingga pengadilan membuat keputusan.
Dalam sebuah pernyataan, pengadilan mengatakan bahwa Paetongtarn memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi tuduhan yang dibuat oleh para pemohon, setelah itu proses hukum akan dilanjutkan.
Baca juga: Bocor ke Publik, Bagaimana Skandal Telepon PM Thailand Picu Desakan Mundur?
Pemimpin pengganti
Setelah Paetongtarn ditangguhkan, kini Suriya Juangroongruangkit menjadi pemimpin sementara “Negeri Gajah Putih”.
Suriya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi Thailand.
Suriya adalah seorang veteran politik Thailand. Dia memasuki dunia politik pada 1990-an dan menjabat di berbagai posisi kabinet untuk banyak partai sejak saat itu.
Parlemen Thailand akan bersidang kembali pada Kamis (3/6/2025).
Partai Bhumjaithai, mantan anggota koalisi penguasa, sebelumnya mengancam akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap Paetongtarn dan kabinetnya pada hari Kamis.
Namun, langkah tersebut tidak dapat dilakukan karena Paetongtarn sekarang sedang diskors.
Agar mosi tersebut berhasil, Bhumjaithai akan membutuhkan dukungan dari Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar yang belum memutuskan posisinya.
Baca juga: Baru 10 Bulan Menjabat, PM Thailand Didesak Mundur Usai Skandal Telepon
Nasib Paetongtarn
Meski diskors dari jabatannya, Paetongtarn tetap masuk dalam kabinet dengan mengemban tugas sebagai Menteri Kebudayaan.