KOMPAS.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak akan membongkar Teras Cihampelas, skywalk ikonik peninggalan masa kepemimpinan Ridwan Kamil.
Farhan bahkan menyebut bahwa pemeliharaan dan renovasi Teras Cihampelas sudah dialokasikan dalam anggaran kota.
Penegasan ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya menyebut bahwa keberadaan Teras Cihampelas membuat kawasan Jalan Cihampelas menjadi semrawut, macet, dan bau tak sedap.
Dedi bahkan menantang Farhan untuk berani menertibkan kawasan tersebut, termasuk jika harus membongkar skywalk yang dibangun dengan dana Rp 48,5 miliar dari APBD Kota Bandung.
Namun Farhan menegaskan, pembongkaran tidak akan dilakukan.
“Sampai hari ini saya belum dapat rekomendasi dari BPK untuk pelepasan aset,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (7/7/2025).
Teras Cihampelas Akan Direnovasi, Bukan Dibongkar
Baca juga: Farhan Pastikan Teras Cihampelas Tak Jadi Beban Pemkot Bandung
Farhan juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung justru sedang menyiapkan rencana renovasi dan perbaikan fasilitas di Teras Cihampelas.
Proses ini akan melibatkan beberapa dinas teknis yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dan tata kota.
“Teras Cihampelas sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk (pencahayaan) di atas sama di pedestrian,” kata Farhan.
Meski belum merinci total anggaran, ia memastikan dana perawatan sudah tersedia dan akan didistribusikan ke berbagai dinas terkait.
“Anggaran renovasi dan pemeliharaan Teras Cihampelas dibagi ke beberapa dinas yang memiliki keterkaitan seperti DSDABM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hingga kewilayahan setempat,” jelasnya.
Farhan juga menyebut bahwa selama ini pemeliharaan rutin tetap berjalan, meskipun skala anggarannya kecil.
Baca juga: Pengamat Tata Kota Sebut Teras Cihampelas Kesalahan Pemerintahan Ridwan Kamil, Tak Masalah Dibongkar
“Itu selama ini diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga akan ditanggung oleh DPKP, DSDABM, Kewilayahan, Satpol PP, dan Dishub. Jadi dibagi rata, tergantung dari mereka alokasinya,” imbuhnya.
Akui PAD Kecil, Farhan Siapkan Intervensi Ekonomi
Di sisi lain, Farhan juga mengakui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Teras Cihampelas sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena minimnya aktivitas ekonomi selama pandemi dan keterbatasan pengelolaan oleh dinas terkait.
“Karena semua anggaran pemeliharaan Teras Cihampelas itu dulu hanya diserahkan kepada dua dinas yaitu Dinas Koperasi dan KUKM serta DSDABM,” jelasnya.
Ia menambahkan, DSDABM hanya melakukan perbaikan ringan, sementara Dinas Koperasi menyelenggarakan program UMKM. Karena tidak ada aktivitas UMKM yang berjalan optimal, otomatis tidak ada pemasukan dari kawasan tersebut.
Baca juga: Cerita PKL Tetap Bertahan di Teras Cihampelas: Kisah Omzet Jutaan Rupiah, Dimatikan Info Negatif
“Kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibelanjakan. Tapi ketika si UMKM-nya tidak ada, otomatis tidak ada uang masuk. Jadi sekarang mau tidak mau kita intervensi,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Farhan mempertegas sikapnya untuk mempertahankan Teras Cihampelas sebagai aset kota, sekaligus berkomitmen untuk menata ulang kawasan tersebut agar kembali berfungsi maksimal sebagai ruang publik dan pusat kegiatan ekonomi warga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.